LAMPUNG SELATAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian Raperda APBD Perubahan tahun 2021, Senin (20/9/2021), secara vertual.
Rapat paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka penyampaian ranperda APBD -P tahun 2021 itu, dipimpin Ketua DPRD Lamsel Hendri Rosyadi didampingi para Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD setempat, di ruang rapat paripurna DPRD Lamsel.
Sementara itu, di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lampung Selatan hadir Bupati Lamsel Nanang Ermanto didampingi Wakil Bupati Pandu Kesuma Dewangsa dan Sekkab setempat Thamrin.
Hadir pula para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Dalam penyampaianya, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamsel tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021.
Selain itu, kata Nanang, Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD merupakan acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2021. KUPA APBD ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021.
“Dengan memperhatikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 selama 2021 ini. Maka, pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian melalui Perpu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020. Tapi, seiring perubahan dampak covid-19 semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi dan dampak covid -19. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lamsel telah melakukan penyesuaian APBD tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya, serta berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19,”ujar dia.
Dia pun menjelaskan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 yang mendasari yakni Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah perubahan proyeksi Pendapatan Daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah. Rincianya,
Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp4.234.100.823 atau sebesar 1,46 %, sebelumnya sebesar Rp289.838.306.000 menjadi sebesar Rp294.072.406.823 meliputi Peningkatan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp441.800.000 atau sebesar 0,31%.
Penurunan pada Pendapatan Retribusi Daerah sebesar (Rp. 313.900.000,00) (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar (1,27)%. Lalu, peningkatan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.887.200.823 atau sebesar 21,94%, Peningkatan pada lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.219.000.000 atau sebesar 1,91%.
“Sedangkan, Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp 11.732.441.000 atau sebesar (0,69)% meliputi Penurunan Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar. Rp 32.950.366.000 atau sebesar (2,07)%,
Peningkatan Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp21.217.925.000 atau sebesar 18,98%. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tidak mengalami perubahan dari anggaran sebelumnya,”jelasnya.
Sementara itu, dalam pandangan umumnya Malik Ibrahim dari Fraksi Partai Gerindra, mengingatkan target -target PAD yang sudah ditetapkan harus dapat tercapai dengan baik. Lalu, mengenai belanja daerah harus memprioritaskan untuk penanganan covid -19.
“Oleh sebab itu, kami dari Fraksi Gerindra siapmembahas Ranperda APBD Perubahan tahun 2021 tersebut,”katanya. (Lim)
