DAERAHHUKUMLAMPUNG TENGAH

Diduga Korupsi BOS 2019, Polres Lamteng Tahan Mantan Kabid Dikdas dan Rekanan

Kabag Ops, Kompol Dennys Arya Putra mewakili Kapolres Lamteng, AKBP Oni Prasetya, didampingi Kasat Reskrim AKP Edy Qorinas dan KBO Reskrim IPTU Senna, saat konfrensi pers terkait penahan kedua pelaku yang diduga korupsi dana BOS Afirmasi tahun 2019, Kamis (13/1/2022). (foto: Gunawan)

LAMPUNG TENGAH-Terungkap dari laporan masyarakat lalu didalami lebih dari setahun di temukan indikasi kecurangan dalam pengadaan berbagai alat elektronik yang ditujukan untuk SD dan SMP Mantan Kabid Dikdas dan seorang Rekanan dijebloskan ke penjara, Rabu (12/01/2022).

Mantan Kepala Bidang Pendidikan dasar dan seorang rekanan ditahan unit Tipikor Sat Reskrim Polres Lamteng atas dugaan korupsi dana BOS Afirmasi Dana bantuan dari Kementerian Pendidikan melalui APBN 2019, yang salurkan untuk SD dan SMP tertinggal dan diwiliayah pelosok.

Hal itu terungkap saat konfrensi Pers yang digelar Sat Reskrim Polres Lamteng, Kamis (13/01/2022).

Menurut Kabag Ops Kompol Dennys Arya Putra mewakili Kapolres Lamteng AKBP Oni Prasetya, didampingi Kasat Reskrim AKP Edy Qorinas dan KBO Reskrim IPTU Senna. Terhitung sejak Rabu pihaknya telah menahan dua orang yang diduga pelaku tindak pidana korupsi.

Kabag Ops mengatakan, kedua pelaku yang diduga telah menilap uang negara untuk kepentingan pribadi tersebut yakni Aryanto (59) Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Lampung Tengah, di era tahun 2019, dan Erna (43) seorang rekanan pengadaan warga Pringsewu Lampung.

“Keduanya diduga telah bersekongkol untuk mempengaruhi dan memalsukan tanda tangan, agar bisa dengan mudah meraup uang negara,” jelasnya.

Erna, kata Kabag Ops, memiliki peran memalsukan tanda tangan Kepala sekolah dan Bendahara penerima, Sedangkan Ariyanto berperan mempengaruhi setiap Kepala sekolah dan Bendahara agar mau menerima barang-barang meskipun tidak sesuai dengan speck.

“Dana Bos Afirmasi yang di tujukan untuk 195 SD dan SMP senilai Rp24 miliar,” terangnya.

Namun dari hasil audit BPKP, menemukan keruigaian negara sejumlah 4,6 miliar, karena barang-barang yang dikirim tidak sesuai speck.

Dan tersebut dikirim deri kementrian Pendidikan melalui program BOS Afirmasi tahun anggaran 2019, yang ditujukan bagi 195 sekolah yang mendapatkan bantuan. 165 sekolah diantaranya barang-barang yang dikirim rekanan kurang tidak sesuai speck.

Sementara Kasat Reskrim Polres Lamteng, AKP Edy Qorinas menjelaskan dari tahun 2020 pihaknya mendalami dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pada Donas Pendidikan Lamteng, atas nama BOS AFIRMASI.

“Dari hasil pendalaman selama satu tahu lebih, kami memeriksa 165 obyek barang-bukti yang diduga telah terjadi kecurangan,” jelasnya.

Dari 164 obyek barang yang diperiksa 18 diantaranya disita untuk dijadikan barang-bukti.

“Pengadaan sejumlah barang pada Program BOS Afirmasi itu terdiri dari komputer, lapotop ruter proyektor dan lain sebagainya,” ujar Kasat Reskrim.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya Rekanan dan Mantan Kabid Dikdas dibidik dengan pasal 2 dan 9. UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.dengan ancaman 20 tahun penjara dengan denda 1 miliar.

“Kami akan terus kembangkan dan dalami kasus ini dengan profesional,” tegasnya.

Terkait ditahanya Kabid Dikdas dan seorang rekanan karena diduga telah berkolaborasi untuk mengkorupsi dana BOS Afirmasi 2019, Kasat Reskrim mengatakan tidak menutup kemungkinan tersangkanya bisa bertambah.

“Kalau kemungkinan bertambahnya tersangka itu selalu ada. Untuk itu mi akan terus kembangkan secara profesional,” pungkasnya.

Sementara kedua pelaku mengelak jika dalam menggunakan anggaran dana BOS afirmasi pengadaan barang dan jasa tahun 2019, telah merugikan negara hingga 4,6 miliar. Kepada petugas pemeriksa mereka mengaku memang mendapatkan keuntungan namun tidak sebesar 4,6 miliar.(Rendi/Gunawan)

Comment here