TANGGAMUS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negera.
Penandatanganan dilakukan Bupati Dewi Handajani dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus, Yunardi di ruang rapat utama Pemkab setempat, Kamis (10/02/2022).
Bupati Tanggamus, Dewi Handajani berharap, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejari dapat mendorong percepatan Pemda dalam mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan.
Dia mengatakan, dengan adanya PKS
Pemkab Tanggamus melalui bagian hukum akan melakukan konsultasi ke Kejari, sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dengan adanya PKS ini, kedepan tidak ada lagi keragu-raguan dari perangkat
daerah, dalam merencanakan dan
melaksanakan setiap program dan kegiatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Tanggamus, Yunardi mengatakan, kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya yang telah habis Februari 2022.
“Kami berharap, MoU bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini, bisa bermanfaat bagi Pemda terutama menyikapi tentang masalah hukum. Karena, tujuan utama PKS ini adalah
untuk meminimalisir kerugian keuangan negara, dan pemulihan ekonomi nasional serta menegakkan kemajuan Pemda dan melaksanakan pelayanan,” jelasnya.
Yunardi menambahkan, PKS dengan Pemkab Tanggamus itu berlaku sejak Februari 2022-2024.
“Jadi PKS ini, setiap dua tahun sekali kita lakukan evaluasi dan perpanjangan,” tandasnya.
Untuk diketahui, penandatanganan PKS Pemkab Tanggamus dan Kejari dihadiri juga oleh Wakil Bupati (Wabup) AM Syafi’i, Sekdakab Hamid Heriansyah Lubis, Inspektur Ernalia, dan Kepala OPD kabupaten setempat.(Man)
