BANDAR LAMPUNG-DPRD Bandar Lampung meminta pemerintah kota (Pemkot), melakukan segala upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng (Migor).
Namun, DPRD juga mengapresiasi Operasi Pasar (OP) Minyak Goreng yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung.
Komisi I DPRD Bandar Lampung juga meminta Pemkot untuk dapat mendesak pihak distributor menambah kuota penyaluran minyak goreng untuk per retail.
Anggota Komisi I DPRD Bandar Lampung, Benny HN Mansyur menyebutkan, dari hasil Sidak didapati bahwa setiap retail hanya mendapat 3 dus Migor dalam setiap pengiriman.
Yang disesalinya, jumlah itu sama dengan penyaluran di luar Lampung yang masih menjadi wilayah pendistribusian.
Semestinya, lantaran gudang distribusi berada di Bandarlampung, kuota penyaluran dapat lebih diprioritaskan untuk Kota Tapis Berseri ini.
“Aktivitas dan berdirinya gudang mereka kan di Bandar Lampung, masa iya kuota distribusi disamakan dengan OKU Sumatera Selatan yang memang masih menjadi wilayah pendistribusian mereka,” ucap Benny.
Saat ini, lanjut Benny, yang ia ketahui setiap retail mendapat kuota 3 dus per sesi pengiriman.
“Semestinya, khusus untuk Bandar Lampung ini setiap pengiriman, kuotanya minimal 5 dus. Harus ada prioritas dong,” tegas Benny.
Untuk itu, pihaknya dalam hearing bersama Sekretariat Bagian Perekonomian mengharapkan Pemkot dapat mengeluarkan kebijakan untuk mendesak adanya prioritas penyaluran minyak goreng untuk Bandar Lampung.
“Misal nanti ada pertemuan tolong sampaikan. Karena, rata-rata gudang retail adanya di Bandar Lampung,” imbuh Benny.
Bila tidak ada kebijakan khusus dari distributor, legislator Partai Golkar tersebut meminta Pemkot untuk jangan ragu memberi langkah tegas.
“Kalau tidak mau ada prioritas pindah saja. Jangan perpanjangan izin yang tahun ini setahu saya habis. Harus ada prioritas, kalau sama dengan seperti OKU, ya itu tadi, pindah saja dari Bandar Lampung,” tegasnya.
Dengan adanya penambahan kuota pengiriman, Benny meyakini hal itu dapat turut mengatasi kelangkaan.
“Untuk Indomart saja, di Bandar Lampung ada sekitar 106 gerai. Jadi kalau ada penambahan kuota distribusi, saya yakin bisa turut mengatasi kelangkaan,” imbuhnya.
Menanggapi usulan itu, Kabag Perekonomian Kota Bandar Lampung, Meidasari dalam hearing menyatakan, bakal menampung usulan tersebut.
“Usulan ini akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan tim. Dan insyaallah masih banyak lagi strategi-strategi Walikota untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, dan masukan dari DPRD sangat kami butuhkan,” tandasnya. (ron)
