PESISIR BARAT-Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pesisir Barat menanggapi proyek rehabilitasi jalan Kampung Jawa-Sukanegara yang pekerjaan bernilai Kontrak Rp5 miliar lebih yang diduga tidak sesuai dengan spek, mendukung langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesisir Barat, untuk cermat dalam menolak pekerjaan yang tidak sesuai spek.
Tiga anggota DPRD Pesisir Barat dari PDI Perjuangan menanggapi prihal proyek di Pesisir Barat.
Piddinuri, anggota DPRD Pesisir Barat menanggapi pekerjaan proyek di pesisir barat soal pengaspalan ini banyak persoalan. langkah dinas PU sudah benar untuk tidak menerima pekerjaan Proyek yang tidak sesuai spek.
“Ini untuk menjadi catatan semua OPD di Pesisir Barat untuk melakukan langkah-langkah, jangan sampai pelaksana yang sudah di blaclist nantinya di undang lagi dan mengerjakan proyek lagi,” tegas Piddinuri.
Sementara Ripzon Efendi, Wakil Ketua 1 DPRD Pesisr Barat menyatakan, nendukung langkah PUPR menolak pekerjaan yang tidak sesuai speksifikasi dan mempertanyakan mengapa pihak rekanan tidak mencantumkan nama kontraktor pelaksana pada papan informasi proyek, dan disarankan kepada konsultan dan pengawas dari pihak PUPR agar benar-benar memperhatikan dalam rangka mengawasi seluruh kegiatan fisik pembanguan infrastruktur tahun 2022 agar sesuai dengan spek yang ada.
“Kami juga menghimbau agar pihak rekanan, bekerja tetap memperhatikan kualitas pekerjaan. terkesan asal jadi,” tegas Ripzon, Wakil Ketua ll DPRD Pesisir Barat.
Erwin Gustom, anggota Komisi II DPRD Pesisir Barat juga menyampaikan tanggapan yang sama.
“Mendukung PUPR Untuk tidak Menerima Pekerjaan yang tidak sesuai Spek dan Sesuai Aturan dan Insya alloh kedepannya akan kita lakukan Peninjauan kelokasi tekait Proyek tersebut,” terang Erwin.
Di lokasi pekerjaan terlihat hanya alat berat dan material pekerjaan, sedangkan pekerja dan perwakilan pelaksana tidak ada dan tidak bisa dihubungi.(BW)
