PESAWARAN — Dari hasil Konferensi Kerja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran, adalah salah satunya, yaitu terus meningkatkan Kompetensi wartawan agar lebih profesional dalam berprofesi di bidang karya jurnalistik.
Saat ini, PWI Kabupaten Pesawaran terus berupaya mendorong dan mengarahkan anggota-anggotanya untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dengan harapan, agar semua wartawan yang tergabung di PWI Kabupaten Pesawaran memiliki Sertifikat UKW.
Namun pada prinsipnya, jika anggota PWI belum mengikuti UKW, maka selamanya tidak akan bisa jadi anggota biasa, hal itu di tegaskan langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Pesawaran M. Ismail.
Jika mengacu pada prinsip di atas, lanjut Ismail, serta konsistensi pengurus PWI Kabupaten Pesawaran melalui Bidang Pendidikan, PWI secara konsisten melaksanakan reparasi jurnalistik sebagai rutinitas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas kejurnalistikan kepada anggotanya.
Jadi, kata Ismail, jika dihadapkan dengan UKW, wartawan yang tergabung di PWI Kabupaten Pesawaran sudah siap untuk mengikutinya. jelas Ismail. kepada media ini, Sabtu (06/05/2023).
“Bagi rekan rekan yang tergabung dalam organisasi PWI yang telah terverifikasi Dewan Pers, selain wartawan itu terlindungi, insan pers tersebut juga mendapatkan standarisasi pemahaman pers di Indonesia,” ujar Ismail.
Karna, sambung Ismail, Standarisasi pemahaman tentang pers akan teruji pada Uji Kompetensi Wartawan UKW.
” Dengan mengikuti UKW seorang jurnalist dalam profesinya jelas telah teruji, dan UKW adalah proses formal bagi insan pers,” kata Ismail.
Masih kata Ismail. Wartawan yang telah mengikuti tahapan UKW, diyakini dapat melakukan tugas jurnalistiknya sesuai pedoman dan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu perundang-undangan yang mengatur tentang tugas-tugas pokok kejurnalistikan maupun peraturan-peraturan lainnya termasuk peraturan Dewan Pers dan sebelas Kode Etik Jurnalistik KEJ.
“Bagi wartawan yang telah mengikuti UKW dan telah dinyatakan sebagai wartawan kompeten oleh Dewan Pers, bisa dipastikan kualitas produk jurnalistiknya dapat di pertanggung jawabkan, selain itu, tugas dan fungsinya juga dipastikan akan terhindar dari praktik-praktik yang menyalahi KEJ,”tandasnya. (Indra)
