PESAWARAN – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona memimpin rapat Pasca Koordinasi Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Teluk Ratai pada Rabu (24/05/2023).
“Perselisihan ini apakah STM atau apakah SGB atau tanah yang belum berstatus, dan juga mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dirancang Presiden R.I Jokowi Widodo,”kata Bupati.
Kemudian Bupati juga menjelaskan, salah satu concern adanya rapat GTRA ini adalah untuk melegalisasi hak masyarakat di Desa sungai Langka dan berharap adanya masukan juga saran dari seluruh peserta rapat hari ini serta mohon dukungan semua pihak agar masalah pertanahan ini cepat terselesaikan.
Dalam kesempatan itu Bupati memaparkan, bahwa ada 2 jenis lokasi kegiatan GTRA yang pertama lokasi tanah objek Reforma Agraria yaitu HGU di Pemkab Pesawaran dan Lokasi Kampung Reforma Agraria.
“Kemudian yang kedua lokasi penanganan potensi sengketa dan konfilik yaitu, Desa Poncorejo Kec. Wayratai, dan Desa Sungai Langka Kec . Gedung Tataan,” jelas Bupati Dendi.
Bupati Dendi mengimbau, agar semua yang bertugas di lapangan harus berkoordinasi kepada para camat dan kepala desa untuk dapat menghadirkan pemilik tanah dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas (clear and clean).
Ditempat yang sama, Kepala BPN Pesawaran Aan Rosmana menyampaikan agenda yang harus dilakukan kedepannya yaitu penyelesaian tanah di Kecamatan Way ratai, kemudian penyelesaian kasus Desa Sungai Langka dan melakukan tandatangan MoU antara BPN dan Pemkab serta Lanal yang berkaitan dengan aset-aset milik Lanal Lampung agar secara hukum memiliki kepastian tentang aset angkatan laut.
Sedangkan dalam penyelesaian sengketa di Desa sungai langka, pihaknya membutuhkan dukungan dari Kejaksaan dan payung hukum dari pengadilan.
“Sekali lagi ini semata-mata untuk kebaikan masyarakat Sungai langka kebaikan untuk masyarakat di Pesawaran, ” jelas dia.
Sementara, menurut pendapat Kapolres Pesawaran, AKBP Pratomo Widodo, sengketa pertanahan ini bisa terjadi karena adanya oknum yg memanfaatkan untuk kepentingan sendiri .
Untuk itu Pratomo meminta kepada tim harus memiliki integritas yang baik sebab permasalahan tanah ini bisa menyebabkan stabilitas keamanan di Pemkab Pesawaran.
Pratomo berharap, agar semua pihak mau mengawal kegiatan ini dari awal sehingga bisa menjamin keamanan dan keselamatan warga di Kabupaten Pesawaran.
“Kita harus bekerja dengan baik untuk menyukseskan kegiatan ini, saran saya kita harus menentukan action plan yaitu mencari dasar hukum yang jelas jadi BPN harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerbitkan sertifikat yang baru,” harap Kapolres Pratomo.
Kegiatan dihadiri Kapolres Pesawaran, Kajari, Kepala BPN Pesawaran dan Jajaran terkait dilingkup Pemkab Pesawaran. (Indra)
