TANGGAMUS – Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, menegaskan bahwa kegiatan Pelatihan Pra-Seleksi Magang IM Japan yang dikaitkan dengan pungutan biaya sebesar Rp8,1 juta bukan merupakan program resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus maupun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Pada, Sabtu (7/2/2026).
Penegasan ini disampaikan menyusul berkembangnya informasi di tengah masyarakat mengenai adanya pelatihan yang disebut menggunakan atribut instansi pemerintah daerah.
“Saya tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut dan itu bukan program dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus,” ujar Saleh Asnawi, Jumat (6/2). Ia menyampaikan bahwa kegiatan dimaksud tidak pernah dikoordinasikan maupun dilaporkan kepada pemerintah daerah.
Bupati juga telah memberikan teguran kepada Ketua Satgas Jalan Lurus terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tanggamus tetap menyatakan dukungannya terhadap program penempatan kerja dan magang ke Jepang, sepanjang dilaksanakan melalui mekanisme resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kronologi Dalam Permasalahan.
Isu ini mencuat setelah adanya keluhan dari orang tua calon peserta yang beredar di media sosial. Keluhan tersebut menyoroti adanya permintaan biaya pelatihan sebesar Rp8.100.000 yang disampaikan setelah proses pendaftaran awal program magang.
Berdasarkan informasi yang beredar, pendaftaran semula dilakukan melalui jalur Disnaker tanpa penyampaian informasi terkait biaya. Selanjutnya, peserta dihubungi oleh seseorang bernama Aries Faiz Warisman yang memperkenalkan diri sebagai Ketua Bidang dan Pemberdayaan BLK. Peserta kemudian diundang menghadiri kegiatan pemaparan materi di sebuah gedung PAUD di Pekon Bayur, Kotaagung.
Klarifikasi Dari Disnaker.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Tanggamus, Darma Saputra, menegaskan bahwa Disnaker tidak pernah menetapkan ataupun memungut biaya dalam program magang IM Japan.
“Jika terdapat pungutan, hal tersebut berada di luar kewenangan dan tanggung jawab Disnaker,” ujarnya, Kamis (5/2). Kemarin
Penjelasan Penyelenggara Kegiatan.
Sementara itu, Aries Faiz Warisman menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan pelatihan persiapan, bukan bagian dari proses pendaftaran resmi. Ia juga mengakui adanya kekeliruan administratif dalam penggunaan kop surat dinas serta menyatakan bahwa biaya pelatihan tidak bersifat wajib.
Kendati demikian, penggunaan atribut instansi pemerintah serta mekanisme pembayaran yang tidak melalui lembaga resmi menjadi perhatian dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap kegiatan yang mengatasnamakan instansi pemerintah serta memastikan seluruh proses program ketenagakerjaan diikuti melalui jalur resmi dan terverifikasi. (*)
