TANGGAMUS — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tanggamus membantah keterlibatan dalam kegiatan Pelatihan Pra-Seleksi Magang IM Japan yang memungut biaya Rp8,1 juta dari peserta. Instansi menyatakan nama dan kop suratnya telah digunakan tanpa izin oleh pihak penyelenggara kegiatan, Pada Sabtu (7/2/2026).
Kasus ini mencuat setelah sejumlah orang tua peserta menyampaikan keluhan melalui media sosial terkait rincian biaya pelatihan yang dinilai tidak transparan. Padahal, menurut mereka, proses pendaftaran awal program magang melalui jalur resmi Disnaker dilakukan tanpa pungutan biaya.
Berdasarkan dari hasil keterangan pelapor, peserta yang telah mendaftar melalui Disnaker kemudian dihubungi pihak di luar instansi pemerintah dan diarahkan menghadiri pertemuan di sebuah gedung PAUD di Pekon Bayur. Dalam pertemuan tersebut, peserta menerima dokumen rincian biaya pelatihan pra-seleksi sebesar Rp8.100.000.
Dokumen tersebut menggunakan kop surat Dinas Tenaga Kerja Tanggamus yang berdampingan dengan logo “Satgas Jalan Lurus”, sehingga menimbulkan kesan adanya legitimasi institusional.
Sementara itu Kepala Disnaker Tanggamus, Dharma Saputra, menegaskan dokumen tersebut bukan produk resmi instansinya.
“Kami tidak pernah menyinggung biaya terkait pemagangan. Kop surat yang beredar itu bukan milik kami. Ini bentuk pencatutan,” kata Dharma.
Nama Aries Faiz Warisman, perwakilan Satgas Jalan Lurus, tercantum dalam dokumen tersebut. Ia juga menyatakan bahwa biaya Rp8,1 juta merupakan biaya pelatihan persiapan seleksi, bukan biaya pendaftaran resmi. Ia juga mengakui dengan adanya kesalahan teknis dalam penggunaan kop surat instansi pemerintah.
Meski menyebut pelatihan bersifat opsional, Aries menyatakan peserta yang tidak mengikuti pelatihan memiliki risiko kegagalan hingga 99 persen dalam seleksi resmi. Klaim tersebut belum disertai penjelasan mengenai dasar data atau metode penghitungan.
Disnaker Tanggamus menyatakan akan melaporkan temuan ini kepada pimpinan daerah guna menentukan langkah hukum atau administratif. Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan informasi dalam program yang mencatut nama lembaga pemerintah, terutama yang menyasar calon pekerja muda. (*)
