Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat penanganan dampak banjir sekaligus mengambil langkah tegas terhadap proyek normalisasi sungai yang dinilai terbengkalai, dengan mengambil alih pengerjaan di sejumlah titik krusial.
Langkah ini disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Kamis (16/4/2026), di tengah lanjutan distribusi bantuan kepada warga terdampak banjir. Hingga dini hari sebelumnya, Pemkot telah menyalurkan bantuan di lima titik dan pada hari yang sama kembali melanjutkan distribusi di tujuh lokasi tambahan.
Setiap warga terdampak menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan uang tunai sebesar Rp500 ribu. Bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merespons cepat kondisi darurat yang dialami masyarakat.
“Pembagian sudah kami lakukan hingga malam di lima titik, dan hari ini kami tuntaskan di tujuh titik lainnya,” ujar Eva.
Selain fokus pada penanganan dampak, Pemkot juga menyoroti lambatnya progres sejumlah proyek mitigasi banjir, khususnya yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah proyek normalisasi sungai di kawasan Tanjung Senang yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Menurut Eva, pemerintah kota telah berulang kali mengupayakan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, keterlambatan respons dinilai menghambat penyelesaian persoalan banjir yang kian mendesak.
“Masyarakat sudah menghibahkan lahan demi kepentingan bersama, tetapi realisasi di lapangan belum berjalan. Kami tidak bisa terus menunggu, sementara curah hujan tidak dapat diprediksi,” tegasnya.
Atas dasar itu, Pemkot Bandar Lampung memutuskan untuk mengambil alih penyelesaian proyek di titik-titik tertentu sebagai langkah percepatan penanganan banjir. Pemerintah kota juga menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan program mitigasi secara menyeluruh.
Pemkot akan mengerahkan alat berat, menyiapkan anggaran, serta menambah tenaga teknis guna memastikan percepatan implementasi rencana induk (master plan) pengendalian banjir di wilayah kota.
Eva menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal tetap menjadi kunci. Namun dalam situasi darurat, kecepatan respons menjadi prioritas utama demi melindungi keselamatan dan kepentingan warga.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menangani dampak, tetapi juga membenahi akar persoalan banjir secara terstruktur dan berkelanjutan. (megi)
