Pesawaran – Gelanggang Silaturahmi GSG Lamban Agung di Komplek Rumah Dinas Bupati, Kamis (16/4/2026), tidak sekadar jadi ajang halal bihalal. Di tangan Bupati Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., forum itu disulap menjadi ruang konsolidasi strategis bagi seluruh kepala desa se-Kabupaten Pesawaran.
Didampingi Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, S.H. dan Ketua TP PKK Cindy Aria Anton, S.E., M.M., Bupati Nanda mengumpulkan para camat, kepala dinas, dan seluruh kepala desa beserta ketua TP PKK desa. Agendanya: Rapat Koordinasi yang dirangkaikan Halal Bihalal, dengan satu tarikan napas yaitu memperkuat barisan pemerintahan dari kabupaten hingga ke desa.
“Ini bukan agenda formalitas. Ini ruang untuk merapatkan soliditas. Desa adalah etalase sekaligus ujung tombak pemerintahan. Kalau desa responsif, kabupaten pasti melaju,” tegas Bupati Nanda membuka arahan.
Instruksi yang disampaikan tajam dan aplikatif. Pertama, soal kecepatan respons. Bupati meminta kepala desa menginventarisir persoalan warga sejak dini dan melaporkannya berbasis data akurat. “Jangan menunggu viral baru kita bergerak. Sampaikan ke camat dengan data, bukan asumsi. Kita kerja pakai fakta,” ujarnya.
Kedua, mitigasi dan fiskal. Potensi dampak El Nino harus diantisipasi sejak sekarang. Edukasi jaga sumber air dan cegah kebakaran lahan jadi kewajiban. Bersamaan dengan itu, optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan ditekankan sebagai napas pembangunan. Desa juga didorong mengelola sampah berbasis potensi lokal yang akan diintegrasikan dengan program investasi pengolahan sampah.
Ketiga, akurasi program sosial. Data stunting, rumah tidak layak huni, dan anak putus sekolah wajib dilaporkan berkala. Program Makan Bergizi Gratis di tingkat desa pun harus dimonitor ketat. “Satu warga terlewat, berarti kerja kita belum tuntas,” kata Nanda.
Sektor pariwisata turut jadi penekanan. Dengan sokongan infrastruktur dari Pemprov Lampung, Bupati optimistis desa-desa pesisir Pesawaran akan jadi penopang ekonomi baru. Kuncinya: sinergi desa dan kabupaten.
Diskusi hangat dipimpin Kepala Dinas PMD membedah isu lapangan. Sebagai penutup, Pemkab memberi apresiasi kepada desa dengan realisasi PBB terbaik: Desa Sriwedari, Kecamatan Tegineneng dan Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, atas capaian tertinggi dan pembayaran sebelum jatuh tempo 1 November 2025.
Rakor ini menutup satu pesan: silaturahmi boleh menghangatkan, tapi kerja pemerintahan harus dingin, cepat, dan presisi. Dari Lamban Agung, perintahnya jelas yaitu desa bergerak duluan. (Indra)
