Jakarta — Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan dan memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Pada Jumat, 12 Juni 2026.
Aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil itu menjadi salah satu gelombang kritik terbesar terhadap pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.
Demonstran menilai pemerintah gagal merespons tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Di tengah klaim stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mahasiswa menyebut realitas yang dihadapi warga justru menunjukkan arah berbeda: harga kebutuhan pokok yang tetap tinggi, biaya hidup yang meningkat, dan daya beli yang terus tertekan.
Massa membawa lima tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), mengevaluasi serta menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah, menolak perluasan peran militer di ruang sipil, serta meminta pemerintah mengakui dan mengevaluasi kebijakan yang dianggap gagal mengantisipasi tekanan ekonomi nasional.
Sejak pagi, peserta aksi mulai berkumpul di area Universitas Indonesia sebelum bergerak menuju pusat ibu kota. Mereka berasal dari berbagai kampus, antara lain Universitas Indonesia, IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Pancasila. Organisasi masyarakat sipil seperti Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) turut bergabung dalam aksi tersebut.
Dalam sejumlah orasi, mahasiswa mempertanyakan arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Mereka menyoroti besarnya belanja negara untuk berbagai program prioritas, sementara persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan warga dinilai belum tertangani secara memadai.
Menurut demonstran, pemerintah terlalu sering menggunakan indikator makroekonomi sebagai ukuran keberhasilan tanpa menjelaskan mengapa sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kritik juga diarahkan pada kecenderungan pemerintah yang dinilai lebih fokus membangun narasi keberhasilan dibanding menjawab substansi persoalan yang disampaikan publik.
“Rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi. Rakyat hidup dari kemampuan membeli beras, membayar listrik, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Mahasiswa juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Mereka menuntut transparansi penggunaan anggaran dan membuka ruang audit publik terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurut mereka, program dengan alokasi anggaran besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain isu ekonomi, massa menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam sektor sipil. Mereka menilai demokrasi menuntut adanya batas yang jelas antara fungsi pertahanan negara dan urusan sipil yang menjadi domain lembaga demokratis.
Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya sorotan terhadap kondisi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap daya beli masyarakat, dan ketidakpastian ekonomi global menjadi latar belakang yang memperkuat kritik mahasiswa terhadap pemerintah.
Ribuan personel kepolisian disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi. Rekayasa lalu lintas diterapkan di sejumlah ruas jalan sekitar Bundaran HI guna mengantisipasi kemacetan. Hingga aksi berlangsung pada siang hari, tidak ada laporan bentrokan antara demonstran dan aparat.
Demonstrasi tersebut menjadi sinyal bahwa kritik terhadap pemerintah tidak lagi hanya datang dari kelompok oposisi politik, tetapi juga dari kalangan mahasiswa yang selama ini kerap menjadi indikator awal meningkatnya keresahan publik. Bagi para peserta aksi, persoalannya bukan semata soal angka ekonomi atau keberhasilan program pemerintah, melainkan tentang sejauh mana kebijakan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang setiap hari menghadapi tekanan biaya hidup yang semakin berat.(*)
