TANGGAMUS – Kualitas proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Talang Padang–Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, senilai Rp9,3 miliar menjadi sorotan serius DPRD. Pasalnya, sejumlah bagian beton dilaporkan mengalami keretakan meski pekerjaan belum rampung.
Ironisnya, proyek yang dibiayai dari pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut justru sudah menunjukkan persoalan kualitas di tengah proses pengerjaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mutu konstruksi, profesionalitas kontraktor, serta efektivitas pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, Jumat (13/11/2026), Kemarin DPRD Tanggamus merekomendasikan pembongkaran sejumlah segmen beton yang mengalami kerusakan dan dinilai tidak memungkinkan untuk diperbaiki.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, didampingi Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, Wakil Ketua III Bunyamin, serta Ketua Komisi III Zulki Qurniawan.
RDP tersebut merupakan tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) pimpinan DPRD bersama Komisi III pada Rabu (4/11/2026). Dalam sidak itu, DPRD menemukan sejumlah persoalan pada pekerjaan fisik. Bahkan, telah disepakati dengan pihak rekanan bahwa beberapa titik harus dibongkar karena kondisinya dinilai tidak layak dipertahankan.
Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo mengungkapkan, progres pekerjaan baru mencapai sekitar 40 persen. Artinya, masih ada 60 persen pekerjaan yang harus diselesaikan.
Agung meminta Dinas PUPR, kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas memperketat pengawasan terhadap sisa pekerjaan. Ia menegaskan, kerusakan yang ditemukan tidak boleh dianggap sepele dan seluruh pekerjaan harus memenuhi standar kualitas serta spesifikasi teknis.
Proyek bernama Jasa Konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas (208) Talang Padang–Sumanda dengan kode paket BM-03-26 tersebut memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp9,766 miliar.
Panjang penanganan mencapai 2.028 meter dengan lebar 4,5 meter. Waktu pelaksanaan ditetapkan 150 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan, dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender setelah serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO).
Nilai kontraknya sekitar Rp9,39 miliar, dikerjakan CV Kalingga Jaya Shima dengan CV Denmass sebagai konsultan pengawas.
Persoalan keretakan beton ini sebenarnya telah mencuat sejak awal Oktober 2026. Dokumentasi foto dan video yang beredar memperlihatkan sejumlah bagian beton mengalami retak meskipun pekerjaan masih tergolong baru.
Warga juga mempertanyakan tidak terlihatnya tulangan besi pada bagian tertentu yang terdokumentasi. Keluhan serupa kembali disampaikan warga Pekon Talang Sepuh pada 20 Oktober 2026 yang mengaku mendapati kondisi jalan sudah retak padahal baru dikerjakan.
Dalam sidak DPRD, Wakil Ketua I DPRD Tanggamus M. Rangga Putra Hakim mengatakan persoalan penggunaan tulangan besi telah dipertanyakan kepada konsultan pengawas.
Menurutnya, berdasarkan perencanaan awal, konstruksi memang tidak menggunakan besi. Namun, hal itu tetap menjadi perhatian DPRD sehingga disepakati perlunya pengujian material melalui laboratorium untuk memastikan kualitas pekerjaan.
Langkah pengujian tersebut penting agar kualitas konstruksi tidak hanya dinilai berdasarkan penjelasan pihak pelaksana, tetapi juga melalui pemeriksaan teknis yang objektif.
Suasana RDP sempat memanas ketika Wakil Ketua II DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga mengusir salah seorang perwakilan rekanan karena namanya tidak tercantum dalam dokumen kontrak maupun daftar hadir rapat.
Irwandi juga melontarkan kritik keras kepada kontraktor. Ia mengingatkan bahwa proyek tersebut menggunakan uang pinjaman daerah sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dan tidak asal jadi.
“Proyek pekerjaan rigid beton ruas Talang Padang-Pugung yang nilainya Rp9,3 miliar itu hasil utang. Bapak kan sudah dapat rezeki dari Tanggamus, jadi kerjanya harus benar, bukan asal kerja. Biar ini bisa jadi kebanggaan, jangan sampai baru selesai dibangun tidak lama rusak,” tegas Irwandi.
Tidak hanya kontraktor, Irwandi turut mengkritik Dinas PUPR yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kerusakan di lapangan semestinya dapat diantisipasi apabila pengawasan dilakukan secara serius.
Ia juga meminta Dinas PUPR mengevaluasi konsultan pengawas dan tidak lagi menggunakan jasanya dalam proyek Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Tanggamus Jon Novri menjelaskan bahwa keretakan akan ditangani berdasarkan kategori kerusakan dan spesifikasi teknis di lapangan.
Terkait tidak adanya tulangan besi, Jon Novri menyebut desain awal memang dirancang tanpa tulangan. Konstruksi menggunakan metode pengecoran satu tahap, yakni pengecoran dilakukan sekaligus pada sisi kiri dan kanan jalan dengan ketebalan beton 20 sentimeter.
Ia menjelaskan, dalam konstruksi perkerasan beton terdapat beberapa jenis desain, mulai dari beton tanpa tulangan, penggunaan besi tie bar, hingga konstruksi dengan tulangan ganda atau double reinforcement.
Jon Novri juga menegaskan tidak ada praktik setoran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dinas PUPR, katanya, berkomitmen menindaklanjuti temuan kerusakan dan memastikan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pinjaman daerah memenuhi ketentuan kualitas.
Meski demikian, penjelasan mengenai desain tanpa tulangan tidak serta-merta menjawab persoalan keretakan beton. Penyebab kerusakan tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, pengujian material, dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
DPRD harus memastikan rekomendasi pembongkaran benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar menjadi catatan dalam forum RDP.
Dinas PUPR juga perlu membuka hasil pemeriksaan laboratorium dan memastikan setiap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi diperbaiki sesuai ketentuan kontrak.
Sebab, proyek ini bukan sekadar pekerjaan pembangunan jalan biasa.
Ada pinjaman daerah senilai miliaran rupiah yang harus dibayar kembali dan menjadi beban keuangan daerah.
Jangan sampai masyarakat harus ikut menanggung kewajiban utang, sementara kualitas infrastruktur yang dibangun justru dipertanyakan sejak awal pengerjaan.
Kontraktor, konsultan pengawas, dan Dinas PUPR harus bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya. Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administrasi, tetapi harus benar-benar memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.
Uang pinjaman daerah bukan untuk membangun proyek asal jadi. Setiap rupiah harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tahan lama, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Tanggamus.(*)
