Ironis! Korban Bencana di Tanggamus Harus Berutang Perbaiki Rumah, Bantuan Pemkab Tak Jelas Kapan Cair

TANGGAMUS, LAMPUNG – Lambannya realisasi bantuan pascabencana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus kembali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap kehadiran pemerintah saat warga tertimpa musibah, Sudirman (46), warga Kelurahan Baros, Kecamatan Kotaagung, justru harus berjuang sendiri memperbaiki rumahnya yang rusak parah akibat tertimpa pohon kelapa.

Rumah yang mengalami kerusakan sekitar 70 persen akibat peristiwa pohon tumbang pada 1 November 2026 itu hingga kini belum mendapatkan bantuan material maupun dana perbaikan yang dijanjikan pemerintah daerah.

Ironisnya, Sudirman dan keluarganya tidak bisa terus menunggu ketidakpastian. Dengan kondisi rumah yang masih memprihatinkan dan atap hanya ditutup terpal bantuan Dinas Sosial, ia akhirnya terpaksa meminjam uang kepada saudara dan tetangganya demi memperbaiki rumah secara swadaya.

Sudah lebih dari dua pekan sejak bencana terjadi, tetapi bantuan yang diharapkan belum juga diterima. Sementara itu, hujan deras hampir setiap hari mengguyur wilayah Kotaagung, terutama pada malam hari. Air hujan masih merembes masuk ke dalam rumah dan mengganggu istirahat anak serta istrinya.

Saat ditemui di kediamannya, Sudirman didampingi Ketua RT 07 Kelurahan Baros, Ujang.Dengan nada kecewa, ia menceritakan bagaimana keluarganya harus bertahan di tengah kondisi rumah yang rusak.

“Sudah setengah bulan, Bang, rumah saya rusak karena tertimpa pohon kelapa. Nekat saja minjam uang karena pusing melihat rumah berantakan. Atap rumah bocor parah karena cuma ditutup pakai terpal bantuan Dinas Sosial Tanggamus,” ungkapnya. Senin (16/11/2026).

Persoalan ini semakin memprihatinkan karena sehari setelah kejadian, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanggamus telah turun meninjau kondisi rumah Sudirman. Korban kemudian diminta membuat surat permohonan bantuan pascabencana yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.

Informasi yang diterima Sudirman dari Ketua RT dan pihak Kelurahan Baros, surat permohonan tersebut telah dikirimkan kepada Bupati. Bahkan, bantuan disebut-sebut dapat direalisasikan paling lambat satu minggu.

Namun, kenyataannya berbeda. Hingga lebih dari dua pekan berlalu, bantuan tersebut belum juga sampai ke tangan korban.

“Informasi dari Pak RT dan Pak Lurah Baros, surat permohonan bantuan kepada Pak Bupati sudah dikirim. Katanya bantuan bisa turun paling lama seminggu. Ini sudah setengah bulan belum juga ada. Sedih melihat anak dan istri kalau malam saat hujan. Mereka tidak bisa tidur karena air hujan merembes dari terpal dan membanjiri bagian dalam rumah,” keluhnya.

Karena tak ingin terus membiarkan keluarganya tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak, Sudirman akhirnya menggunakan uang pinjaman untuk membeli sekitar 30 batang kayu, dua kodi seng, paku, dan sejumlah material lainnya.

Perbaikan dilakukan seadanya dengan bantuan tetangga yang memiliki keahlian sebagai tukang. Bahkan, Sudirman masih harus menyediakan kopi, rokok, dan gorengan sebagai bentuk terima kasih kepada warga yang bergotong royong membantu memperbaiki rumahnya.

“Uangnya secukupnya saja untuk membeli material. Yang penting kalau hujan tidak kebanjiran lagi, anak dan istri bisa tidur tanpa rasa waswas. Alhamdulillah, ada tetangga yang bisa bekerja sebagai tukang dan baik hati. Meski hanya diberi kopi, rokok, dan gorengan, mereka ikhlas membantu memperbaiki rumah saya,” tuturnya.

BPBD Akui Usulan Sudah Diajukan, Namun Tak Bisa Pastikan Waktu Bantuan

Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tanggamus, Hendarman Wahid, membenarkan bahwa usulan bantuan pascabencana untuk Sudirman telah diproses oleh pihaknya.

Ia menyebutkan, nota dinas bantuan telah dibuat, ditandatangani Kepala BPBD Tanggamus, dan dikirimkan kepada Bupati Tanggamus.

“Sudah, Bang. Nota dinas bantuan pascabencana rumah Pak Sudirman sudah dibuat, sudah ditandatangani Kepala BPBD dan sudah dikirim juga kepada Pak Bupati. Tapi yang namanya usulan kepada pemerintah itu ada prosedurnya,” jelas Hendarman.

Menurutnya, anggaran bantuan pascabencana bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus. Namun, dana tersebut tidak berada di BPBD, melainkan dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tanggamus.

Hendarman memastikan BPBD akan memberikan bantuan kepada Sudirman setelah anggaran dikeluarkan oleh BKAD. Namun, ketika ditanya mengenai kepastian waktu pencairan, ia belum dapat memberikan tanggal yang jelas.

“Pasti, Bang, pasti. Kalau bantuan itu sudah dikeluarkan BKAD, pasti akan kami berikan kepada Pak Sudirman. Kami juga kasihan dengan warga, tetapi kami tidak bisa mengambil keputusan. Yang jelas, Pemkab Tanggamus pasti membantu, tinggal menunggu waktunya saja yang tidak pasti kapan turunnya,” tandasnya.

> Jangan Biarkan Warga Menanggung Sendiri Dampak Bencana

Pernyataan BPBD mengenai prosedur administrasi dan kewenangan pencairan anggaran memang memberikan gambaran mengenai proses birokrasi yang harus dilalui. Namun, penjelasan prosedural tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan korban terus berada dalam ketidakpastian.

Jika usulan sudah dibuat, ditandatangani, bahkan telah disampaikan kepada Bupati, lantas di mana kendala yang membuat bantuan belum juga direalisasikan.

Pemkab Tanggamus perlu menjelaskan secara terbuka tahapan yang masih tertunda, siapa pihak yang bertanggung jawab menyelesaikannya, serta kapan bantuan tersebut dapat diterima korban.

Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana justru harus kembali menanggung beban akibat lambannya proses administrasi pemerintahan.

Sudirman bukan sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Ia hanya berharap bantuan yang sebelumnya disampaikan pemerintah dapat segera direalisasikan agar rumahnya kembali aman ditempati bersama keluarga.

Kasus ini semestinya menjadi perhatian serius Bupati Tanggamus dan jajaran terkait. Sebab, ukuran kehadiran pemerintah bukan sebatas petugas datang melakukan pendataan, meninjau lokasi, atau menerbitkan nota dinas. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan kepastian bantuan.

Jangan sampai pemerintah cepat hadir saat mendata korban, tetapi lambat ketika bantuan harus direalisasikan. Bagi warga seperti Sudirman, yang dibutuhkan bukan lagi janji, melainkan bukti nyata kehadiran pemerintah.(*)