LAMPUNG UTARA-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Lekok mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) merupakan landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
“Dalam dokumen KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, dan asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun,” jelas Lekok saat mewakili Bupati Lampura, Budi Utomo menghadiri Paripurna pembahasan KUA-PPAS APBD 2022 di gedung DPRD setempat, Senin (09/08/2021).
Kemudian, lanjutnya, pada dokumen PPAS memuat rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran, yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).
“Kita tentu menyadari, APBD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan,” imbuhnya
Lekok berharap, DPRD dapat membahas Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2022 yang telah disampaikan tersebut, secara efektif. Sehingga, penyusunan RAPBD 2022 juga lebih efektif.
Sementara itu, mayoritas fraksi di DPRD Lampura menyatakan untuk pandangan umum ditiadakan, karena masih pandemi Covid-19.(ica/dra/*)
