TULANGBAWANG BARAT- Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Tulangbawang Barat, Majril menyatakan, tidak pernah menginstruksikan Kepala Puskesmas (Kapuskes) untuk menolak wartawan yang ingin mengkonfirmasi tentang realisasi anggaran.
Majril mengatakan, Kapuskes harus melayani wartawan yang ingin mewawancarai dan memberikan jawaban secara komprehensif.
“Saya sudah sampaikan ke semua Kapuskes di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba). Jangan alergi dengan media. Jangan alergi dengan wartawan. Begitu wartawan bertanya, kita punya hak jawab. normatif saja. ketika bertanya soal realisasi anggaran. Ya tinggal jawab saja,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (04/07/2022).
Lanjut Majril, jika Kapuskes tidak mampu untuk menjawab pertanyaan secara langsung, mereka bisa meminta waktu untuk menjawab.
“Jadi sekali lagi, saya tidak pernah memerintahkan teman-teman Kapuskes untuk menghindari wartawan. Tetapi, jika Kepala Puskesmas tidak bisa menjawab, ya silahkan minta waktu untuk menjawab. Maksimal 10 hari,” kata Majril.
Ditambahkan Majril, terkait anggaran Jamkesmas atau PBID dan dana BOK tahun 2021, dijelaskan Majril terealisasi sebesar Rp5,8 miliar digunakan untuk membayar iuran peserta Keluarga Miskin yang mendapatkan KIS sebanyak 14.993 jiwa.
“Kalau untuk Dana BOK Puskesmas sebesar Dp9,7 miliar digunakan untuk kegiatan pelayanan di 16 Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No: 12/2021, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik Bidang Kesehatan tahun 2021,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kapuskes di Kabupaten Tubaba, diduga diarahkan oleh Kadiskes agar tidak menjelaskan secara rinci, tentang penggunaan anggaran kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2020 dan 2021 selama pandemi Covid-19.
Menurut salah satu pejabat Puskesmas di Tubaba, pihaknya telah diamanatkan Kadiskes Tubaba, agar tidak menjelaskan secara rincian penggunaan anggaran kegiatannya, dan wartawan yang hendak mewawancarai seputar kegiatan diwajibkan memberikan surat tertulis yang disertai dengan tujuan konfirmasi.
Terpisah, menanggapi hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tubaba, Sudirwan mengatakan, akan melakukan pemanggilan terhadap Dinkes setempat.
Menurutnya, Komisi ll juga akan melakukan pengawasan dan menelusuri realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dan Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinkes Tubaba tahun 2020-2021 yang diduga sarat masalah dan penyimpangan.
“Kita akan melayangkan surat secara kedinasan yang ditujukan kepada Kadinkes, Majril untuk dimintai keterangan sudah sejauh mana progres capaian program non fisik dari Kemenkes,” tegas Sudirwan saat dihubungi awak media melalui sambungan pesan WhatsApp, Senin (04/07/2022).
Politisi dari Partai Hanura ini menyebutkan, materi pemanggilan tersebut salah satunya mempertanyakan sudah sejauh mana pertanggungjawaban Dinkes terhadap masyarakat setiap tahunnya.
”Anggaran yang bersumber dari DAK non fisik itu setiap tahun nilainya cukup besar di setiap Puskesmas dibawah naungan Dinkes Tubaba yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat namun kita masih sering mendapatkan laporan adanya keluhan dari masyarakat ,” kata dia.
Nantinya, lanjut Sudirwan, setelah mendapatkan keterangan dari Dinkes Tubaba terkait berapa besaran anggaran yang telah direalisasikan di setiap Puskesmas, pihaknya juga akan melakukan penelusuran di seluruh Puskesmas untuk berkoordinasi ataupun meminta penjelasan dana tersebut sudah direalisasikan untuk berapa kegiatan.
Dia juga menegaskan, akan menindak tegas jika ditemukan ada oknum kepala puskesmas yang berani bermain -main dalam Anggaran program tersebut ditengah situasi pendemi virus Covid-19.
“Jika hasil pengawasan, menemukan realisasi anggaran menyalahi aturan Juklak dan Juknis pelaksanaan BOK dan JKN, maka DPRD akan merekomendasikannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” tandasnya. (Jim)
