TANGGAMUS-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tanggamus, menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan polemik Bank Syariah, yang dinilai tidak ada transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal itu dinyatakan oleh Wakil Ketua DPRD Tanggamus, Irwandi Suralaga, melalui pesan pribadi WhatsApp kepada Media Rakata, Selasa (6/7/2021).
Langkah-langkah yang akan diambil oleh DPRD Tanggamus tersebut kata Irwandi Suralaga, pertama akan meminta audit independen terhadap BPRS Syariah Tanggamus.
Kemudian, lanjutnya, DPRD Tanggamus akan berkonsultasi dengan OJK tentang keberadaan dan kepemimpinan Direksi yang hingga 17 Tahun di BPRS Syariah tersebut.
Ia juga mengungkapkan, bahwa DPRD Tanggamus akan melaporkan polemik tersebut kepada Ombudsman, dan akan meminta penjelasan secara transparan pemegang saham atas rapat penunjukan Direksi BPRS Syariah Tanggamus.
“Hal itu penting, sebab bila kita melihat titik polemik awal yaitu selama 17 Tahun berdiri belum pernah ada pergantian di lingkup Direksi BPRS Syariah tersebut, sehingga terkesan bahwa tidak ada evaluasi terhadap kinerja Direksi dari pemilik saham itu sendiri,” ungkapnya.
Langkah berikutnya, lanjut Irwandi, DPRD Tanggamus akan melakukan konsultasi hukum tentang perbankan terkait menyalahi atau tidaknya posisi Direksi dipegang oleh orang yang sama selama 17 tahun berturut-turut.
“DPRD juga akan meminta Pemkab Tanggamus, sebagai pemilik saham terbesar dan BPRS Syariah untuk meminta pertanggungjawaban rapat pemegang saham terhadap penunjukan ulang Direksi, serta mengevaluasi direksi yang memimpin selama 17 tahun,” jelasnya.
Ditambahkan Irwandi, langkah-langkah tersebut sudah perlu dilakukan, sebab selama 17 Tahun BPRS Syariah dinilai belum ada peningkatan yang signifikan, sementara dewan direksi belum pernah ada pergantian. (Man)
