LAMPUNG UTARA – Pengamat Politik dan mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Lampung Utara, Mahali A. Syawri menyayangkan sikap Bupati Lampung Utara, Budi Utomo yang terkesan tidak menginginkan sosok Wakil Bupati yang akan mendampingi dirinya.
Menurut Mahali, wakil bupati sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan, yang berfungsi membantu bupati dalam menyelesaikan persoalan di Kabupaten Lampung Utara yang sangat kompleks, yang kini sedang ramai di perbincangkan, seperti, tunggakan Jaspel Nakes di RSUD Ryacudu, masalah gaji mantan karyawan PDAM dan pembayaran hutang kepada pemborong di Dinas PUPR setempat, serta masalah lainnya.
“Kami prihatin dengan sikap bupati yang seperti ini. Beliau seperti kehilangan jati diri, terus mengulur-ulur waktu dan tidak berani menentukan sikap. Padahal orang yang baru belajar politik saja paham betul, ada tidaknya pilwabup tergantung dengan bupati. Ketika bupati tidak menginginkan kursi wabup terisi, maka mustahil pilwabup terlaksana” ungkapnya, Selasa (5/10/2021).
Disisi lain, lanjut Mahali, kandidat yang memiliki kans untuk maju, diberikan dukungan yang sama, seolah benar-benar menginginkan sosok tersebut untuk mendampinginya. Bila berkaca pada tiga Kabupaten di Lampung, dimana bupatinya mengulur proses pilwabup pada akhirnya menerima ‘karma’nya. Lukman Lampung Tengah dan Erwin Lamtim, sebagai incambent gagal terpilih. Sedangkan Khamamik, tersandung masalah korupsi dan dipidana.
“Harusnya ini menjadi cerminan, bahwa tidak boleh bermain-main dengan sesuatu hal yang menyangkut kepentingan orang banyak.” pungkas Mahali, yang juga sebagai Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung ini.
Padahal, lanjutnya, keengganan bupati tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan sumpah jabatan yang telah di ikrarkan. Selain itu, bupati juga tidak melaksanakan instruksi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, baik secara lisan, sewaktu pelantikannya sebagai bupati pada 3 November 2020 lalu, maupun surat resmi yang disampaikan.
“Keengganan bupati untuk pengisian jabatan wabup, merupakan pelanggaran Undang-Undang dan sumpah jabatan. Apalagi bupati Budi Utomo sendiri telah mengamini ketika Gubernur Lampung menyampaikan untuk segera mengisi jabatan wabup tersebut.
“Ini hampir satu tahun, belum juga terlaksana,” tegasnya.
Mahali menceritakan dirinya pernah bersama dengan Budi Utomo di STIE Ratula Kotabumi. Mahali kala itu sebagai ketua STIE dan Budi Utomo Ketua Senat. Karenanya dia mengenal betul sosok Budi Utomo.
Diakui oleh Mahali bilamana bupati Budi Utomo merupakan sosok birokrat yang baik, berwawasan dan handal.
“Hampir separuh pengabdiannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dihabiskan pada jabatan yang sangat dekat dengan bupati. Dipastikan, Budi Utomo mengerti betul bagaimana seorang bupati melaksanakan tugasnya. Lalu, dirinya juga sempat menjabat sebagai wakil bupati, sampai dengan Agung Ilmu sang bupati kala itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” lirihnya.
Karenanya Mahali menduga, ada ‘pembisik’ yang mempengaruhi langkah Budi Utomo, dimana menyebutkan adanya wabup, diduga akan membuat dirinya tidak leluasa dalam memerintah.
“Mungkin ada pembisik yang menyebutkan bahwa Wabup itu nantinya hanya membuat runyam saja,” kata Mahali.
Disebutkan Mahali, sejatinya pandangan seperti itu harus ditepis. Ketika ada komitmen kuat untuk sebesar-besarnya mengabdikan diri membangun Lampura. Karena prinsipnya, masyarakat Lampura itu memiliki falsafah hidup pi’il pesenggiri. Secara esensial identik dengan perbuatan manusia yang berbudi pekerti luhur. Tidak egois mau menerima pendapat orang lain, terlebih menyangkut orang banyak. Ini jua yang menghantar terjadinya Pilwabup pertama kali, sewaktu bupati Lampura Hairi Fasyah.
Pendobrak adanya wakil Kepala Daerah yang selama puluhan tahun hanya ada Kepala Daerah tanpa wakil.
“Ketika bupati menginginkan, maka suksesi wakil bupati sukses kala itu. Mestinya perjalanan sejarah ini dijadikan referensi bagi saudara Budi,” tutupnya. (Ica/dra)
