LAMPUNG UTARA-Meskipun diwarnai interupsi, DPRD Lampung Utara (Lampura) menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampura yang digelar, Senin (13/06/2022), dihadiri 27 dari 45 anggota dewan, sempat mengalami skorsing selama 2×15 menit.
Pasalnya, jumlah anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna persetujuan LKPJ Bupati Lampura tahun 2021, tidak korum.
Kemudian, setelah rapat paripurna diskorsing pimpinan dewan melakukan rapat bersama dengan pimpinan fraksi DPRD Lampura.
Diketahui, dalam rapat paripurna itu,
Nurdin Habib anggota DPRD Lampura dari F-Partai Golkar melakukan interupsi, dengan meminta pimpinan dewan untuk melanjutkan rapat paripurna LKPJ Bupati tersebut.
“LKPJ ini, adalah memberikan catatan kepada Bupati Lampura selama tahun 2021. Jika, rapat paripurna ini tidak dilanjutkan, maka LKPJ Bupati tahun 2021 diterima, tanpa adanya catatan,” ujar Nurdin.
Sementara itu, juru bicara (Jubir) Pansus LKPJ Bupati 2021 DPRD Lampura Tabrani Rajab menyatakan, Pansus telah selesai melakukan tugasnya, terkait hasil penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan kepala daerah selama tahun 2021.
Tabrani menyatakan, dalam LKPJ Bupati tahun 2021 tersebut, banyak pokok-pokok permasalahan yang sulit dipahami oleh Pansus. Karena, tidak ada catatan khusus yang dibuat oleh Pemkab Lampura, seperti LKPJ tahun sebelumnya.
“LKPJ tahun 2021, minimnya narasi dan prestasi. Dengan tidak adanya lampiran, piagam penghargaan yang didapat, tidak adanya buku ikhtisar LKPJ untuk memudahkan pemahaman,” tukasnya.
Untuk diketahui, LKPJ Bupati tahun 2021 tersebut, diterima oleh anggota DPRD dengan sejumlah rekomendasi, dan catatan untuk diperbaiki oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampura.
Rekomendasi dan catataan yang diberikan anggota DPRD Lampura yakni, bidang pendidikan, kesehatan dan rumah sakit umum, yang tidak terstruktur dan terorganisir oleh Pemda. (Fajar)
