TULANGBAWANG BARAT-Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Yantoni mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang, mengusut atas dugaan ketidak sinkronan antara laporan hasil kegiatan Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan yang disampaikan oleh BPKAD sebagai laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2021.
Menurut Yantoni, bukan hanya Aparat Penegak Hukum (APH) yang bisa melakukan pengawasan, masyarakat biasa, dan publik juga bisa dengan kapasitas masing-masing.
“Artinya, memang itu yang kita harapkan, apabila APH bisa mengusut permasalahan ini, dan menemukan titik terang. Apakah kesalahan berupa ketidak sinkronan tersebut bisa diperbaiki atau tidak,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan diruangnya, Kamis (21/07/2022).
Lanjut Yantoni, dukungan tersebut bukan tanpa alasan, karena sesuai dengan fungsinya selaku Ketua Komisi l DPRD Tubaba yang membidangi adminstrasi dan peraturan perundang-undangan.
“Saya akan melihat dari soal administrasinya, dan saya tertarik untuk mendalami hal tersebut. Tetapi bukan soal Dinkes yang menjadi hal teknisnya, dinas sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, laporan hasil kegiatan tersebut diserahkan ke BPKAD, untuk dirangkum dan ini yang diserahkan ke sebagai dasar laporan pertanggungjawaban bupati ke DPRD. Jadi, jika didalam berita ada ketidak sinkronan antara laporan hasil kegiatan Dinkes dengan BPKAD ke DPRD, sebagai laporan pertanggungjawaban. Artinya ada kesalahan administrasi dimasing-masing dinas, apakah itu kesalahan administrasi biasa atau memang sengaja. Ini perlu ditelusuri juga, sebab berdampak pada kerugian keuangan negara,” kata dia.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan rasa kekecewaan, ketika laporan pertanggungjawaban yang diketok palu bersama dengan DPRD tidak sesuai dengan hasil kegiatan yang sebenarnya.
“Saya selaku anggota legislatif tentunya kecewa, jika laporan pertanggungjawaban kegiatan masing-masing satker, tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan BPKAD ke DPRD,” pungkasnya. (Jim)
