TULANGBAWANG BARAT-Komisi II DPRD Tubaba menjadwalkan kembali rapat evaluasi yang kepada Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD dan 16 Puskemas yang ada di kabupaten setempat.
Ketua Komisi ll DPRD Tubaba, Sudirwan mengatakan, penjadwalan ulang tersebut dilakukan karena data realisasi anggaran yang dibawa Dinkes, Direktur RSUD dan keenam belas Kepala Puskesmas se-Tubaba dinilai tidak komprehensif.
Untuk itu, lanjutnya, Komisi ll meminta pihak Dinkes, Direktur RSUD dan 16 Kepala Puskemas tersebut membawa berkas yang diminta pada pekan depan.
“Apapun anggaran yang telah diketuk palu, artinya sudah kita anggap teraudit. Untuk itu, dalam upaya pengawasan, kami meminta semua laporan realisasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD agar mengirim data-data paling lambat Pekan depan. Nanti setelah kita terima data realisasi mereka akan langsung kita cek fisik di lapangan apakah benar-benar sesuai atau tidak. sebab setiap pekerjaan itu pasti ada kesalahan, hanya saja fatal atau tidak,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/07/2022).
Sudirwan menjelaskan, kedatangan Dinkes, RSUD dan keenam belas Puskesmas se-Tubaba hari ini hanya menyodorkan secarik kertas. Bukan membawa data yang sebelumnya sudah diberitahukan.
“Hari ini belum ada kesimpulan. Untuk itu, kita meminta penjelasan lebih lanjut terkait pertanggungjawaban mereka” kata dia.
Lanjutnya, terkait selisih anggaran yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu, ternyata mereka mengakui bahwa terjadi kesalahan, karena anggaran itu belum termasuk menghitung anggaran yang ada di BLUD, dan itu sudah disinkronkan mereka juga bersama BPKAD.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tubaba, Majril mengatakan, berkaitan perbedaan atau selisih anggaran, bahwa sebenarnya anggaran tidak ada yang selisih. hanya saja yang disampaikan beberapa waktu lalu berdasar data Dinas Kesehatan saja tidak termasuk menghitung anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD
“Misalnya anggaran Alat Kesehatan senilai 4,7 Miliar, memang Dinas Kesehatan hanya merealisasikan 1,8 Miliar, tetapi ternyata sisanya ada di RSUD. Kemudian ada lagi yang anggaran 155 juta buat listrik air dan lain-lain, ternyata juga sisanya ada di RSUD. Jadi ada kesalahan lah dalam penyampaian saya lalu, karena saat laporan realisasi itu kan masing-masing ke BPKAD, tetapi saat pelaporan pertanggungjawaban menjadi satu. Sebab, asumsi saya hanya anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan, ternyata termasuk juga BLUD,” ungkapnya.
Lanjut Majril, pihaknya dalam rapat hari ini telah menyampaikan untuk anggaran yang terserap di RSUD hanya sekitar 84 persen, karena sebenarnya anggarannya 3 Miliaran, tapi tidak terserap semua.
“Begitu juga Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas-puskesmas itu juga hanya terealisasi 69 persen, permasalahannya karena pada 2021 itu ada gelombang kedua Covid 19, dan anggaran yang tersisa kembali ke negara,” pungkasnya. (Jim)
