TULANGBAWANG BARAT-Ternyata polemik di DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), belum berakhir. Pasalnya, Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 yang dipimpin Ketua DPRD, Ponco Nugroho tidak berjalan kondusif.
Diketahui, rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS tahun 2023 tersebut, hanya dihadiri 13 orang dari 30 anggota DPRD Tubaba.
Ketidak hadiran 17 anggota dewan tersebut, diduga imbas dari surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, Ponco Nugroho yang isinya menyatakan, tidak akan hadir dalam rapat di DPRD apabila dipimpin oleh Ponco Nugroho.
Sebelum, dinyatakan tidak kuorum, rapat paripurna tersebut sempat diskors sebanyak dua kali. Kendati demikian, peserta rapat paripurna dari kalangan anggota legislatif tidak bertambah.
Berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD No: 1/2020 Pasal 97 ayat 1, huruf C. Rapat paripurna wajib dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD untuk dikatakan kuorum. Sehingga Ketua DPRD Tubaba, Ponco membatalkan rapat tersebut.
“Rapat paripurna, ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan atau setelah rapat Banmus,” ujar Ponco saat memimpin rapat, Kamis (28/07/2022).
Sementara itu, Sekretaris DPRD Tubaba, Rudi Riansyah mengatakan, dari 17 anggota DPRD yang tidak hadir, ada beberapa yang absen tanpa alasan.
Diketahui, berdasarkan pantauan wartawan, terdapat beberapa anggota DPRD Tubaba yang datang ke Gedung DPRD, namun tidak hadir dalam rapat paripurna.
Diantaranya, Ketua Komisi l, Yantoni, Ketua Komisi ll, Sudirwan dan anggota Komisi lll diantaranya, Arya dan Sobri. Dan beberapa anggota legislatif lainnya seperti, Eka Setiawati, Redi dan Novi Linda serta Roni.
Terpisah, Pj Bupati Tubaba Zaidirina, tidak ingin berkomentar jikapun ada masalah internal di DPRD Tubaba, hanya mengingatkan agar legislatif dapat berpikir untuk kepentingan masyarakat.
“Tujuan kita bekerja, adalah berkewajiban melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tubaba, untuk kesejahteraan masyarakat. Intinya, saya harap semua dapat berpikir kesitu sebagai kewajiban pemerintah baik eksekutif dan legislatif. Sehingga, kedepan kita harus duduk bersama membahas apa yang lebih perlu dilakukan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri rapat yang tidak kuorum.
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan DPRD Tubaba 19 Juli lalu yang dipimpin Ponco tidak berjalan kondusif. Karena, beberapa pimpinan fraksi maupun komisi tidak hadir.(Jim)
