TULANGBAWANG BARAT-Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba), Wawan meminta Ketua DPRD setempat membangun komunikasi dalam menyelesaikan masalah mosi tidak percaya terhadap dirinya.
Hal tersebut disampaikan saat saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (04/10/2022).
Menurutnya, selama kurang-lebih setengah periode masa jabatan Ponco, belum pernah ada komunikasi antara anggota dan ketua DPRD yang rutin dilakukan. Dalam rangka pembahasan mengenai lembaga.
“Ini kan masalah etika seorang pimpinan, yang namanya ketua dan anggota butuh komunikasi, mulai sekarang, bangun saja komunikasi yang baik dengan fraksi, komisi maupun anggota, untuk menyelesaikan masalah mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD,” kata Wawan.
Terkait pernyataan yang mengatakan bahwa mosi tidak percaya hanyalah sebuah dinamika politik, Wawan mengatakan dirinya secara tegas menolak pernyataan tersebut.
“Saya bantah bahasa dinamika politik, ini bukan persoalan partai. Misalnya ada masalah antara Partai PDIP dan Nasdem. Tetapi, ini soal etika pimpinan terhadap anggotanya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat Tubaba, Raden Anwar dan anggota fraksi Partai Hanura, Roni. memprotes secara keras pernyataan Ponco Nugroho yang mengatakan mosi tidak percaya telah usai. Dan hanya sebuah dinamika politik.
Menurutnya, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ponco pada hari Selasa, (27/9) lalu itu bukan pertanda mosi tidak percaya sudah selesai. Melainkan karena para anggota legislatif tidak ingin menghambat proses pembangunan di Tubaba.
Selain itu, lanjut Roni, diizinkannya Ponco memimpin rapat paripurna dikarenakan, kelompok mosi tidak percaya sedang memberikan peluang kepada Ponco untuk mengevaluasi diri.
Namun, masih kata Roni, dalam perjalanannya, Ponco justru menganggap ini hal yang sepele. Dengan mengatakan ini sekedar dinamika politik.
“Saya tegaskan kepada publik. Kami memberi Ponco kesempatan untuk berubah. Bukan berarti polemik di internal DPRD sudah selesai. Dan selesainya mosi tidak percaya bukan hal sepele. Kita membawa nama lembaga. Harus ada bukti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan saya juga tidak setuju dengan perkataan dinamika politik,” ujar Roni saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan selulernya, Jumat (30/09/2022).
Anggota Komisi ll ini juga mengatakan, subtansi dari mosi tidak percaya terhadap Ponco adalah kurangnya koordinasi dengan anggota lainnya.
“Ponco seharusnya mengadakan rapat dengan unsur pimpinan, seperti masing-masing fraksi dan komisi pertriwulan. Dalam mengevaluasi kinerja Pemkab. Kemudian, hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap Pemkab juga mestinya diberikan kepada setiap anggota legislatif. Guna melakukan evaluasi, memberikan kritik dan saran. Itu semua berguna untuk kepentingan umum. Agar Tubaba jauh lebih maju, selama kepemimpinan Ponco ini kan tidak pernah ada yang seperti itu,” jelas Roni.
Untuk itu, kata Roni, Ponco mesti melakukan langkah-langkah yang konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Marilah bangun komunikasi dengan fraksi-fraksi. Agar semua berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (Jim)
