TULANGBAWANG BARAT-Polemik di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Tulang Bawang Barat, kembali memanas.
Pasalnya, Kabid Pemadam dan Penyelamatan (PP), Nur Budiman membantah tudingan Kepala DPKP Kabupaten Tubaba, Apriansyah yang menyebut dirinya sebagai ‘informan’ anggaran kegiatan tahun 2021, dan jarang masuk kantor.
Nur Budiman berharap, aparat hukum segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran tahun 2021 di
DPKP Kabupaten Tubaba.
Ia menyatakan, bukan sengaja tidak masuk bekerja, melainkan sedang mengemban tugas luar daerah.
“Saya bukan tidak ke kantor, tapi tetap saya monitor kantor. Karena, saya meminta izin kepada Bupati Umar Ahmad, untuk berangkat dalam rangka persiapan dana pembangunan di Kabupaten Tubaba,” kata Nur Budiman saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (07/04/2022).
Ia mangaku sejak Dinas Damkar Tubaba terbentuk dan Kepala Dinasnya dilantik 7 Januari 2021, beserta jajarannya, tidak pernah dilibatkan terkait anggaran dinas.
“Bukan menghindar, saya tidak pernah diajak ngobrol masalah anggaran 2021. Padahal, saya juga sudah berjuang menyiapkan dinas, dan ikut terlibat menyiapkan anggarannya dengan Tim
Anggaran DPRD. Saya, tidak mau jadi korban,” kata Nur Budiman.
Bahkan, Kabid PP DPKP Kabupaten Tubaba itu, membeberkan sejumlah kegiatan pengadaan perlengkapan pemadam yang diduga bermasalah.
“Mereka tidak ngajak saya, service mobil saja maunya sendiri, anggaran maunya ngomong apa. Dan, saya tidak mau dijadiin korban, karena sudah mau pensiun,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk pengadaan sepatu, dan lain-lain di DPKP Kabupaten Tubaba sudah dianggarkan, tapi tidak sesuai spesifikasinya.
“Sepatunya saja, masternya kayak begitu. Saya minta, belikan yang ada besinya, tapi yang dibeli ecek-ecek. Periksa itu anggaran 2021, nanti disesuaikan, coba lihat, service mobil habis berapa, tapi lihat apa saja, ban cuma dibelikan berapa, Aki berapa. Pokoknya, saya tidak mau jadi korban,” kata Nur Budiman.
Selain itu, imbuhnya, kondisi Pos Pemadam sangat memperihatinkan, seakan-akan DPKP tidak peduli dengan kenyamanan, dan kesejahteraan personel pemadam kebakaran.
“Coba lihat kembali, Pos Damkar saja begitu, tidak diperdulikan, dan saya bisa ngomong apa. Bahkan, BBM saya saja cuma Rp100-Rp200 ribu/bulan,” tukasnya.
Ditempat terpisah, sejumlah petugas Damkar Kabupaten Tubaba menjelaskan, 4 armada atau mobil yang dimiliki, hanya 3 yang dapat beroperasi, 2 pengangkut air, dan 1 hydrant hibah dari Jepang.
Sedangkan, 1 unit mobil hibah dari Jepang pengangkut petugas sama sekali tidak bisa beroperasi.
“Waktu itu memang pernah ada perbaikan, mekaniknya dari Bogor. Dan,
yang diperbaiki hanya dua mobil pemadam yang mobil lama. Sedangkan, 2 mobil hibah dari Jepang tidak diperbaiki sama sekali,” kata salah satu petugas yang minta namanya tidak ditulis.
Ia mengatakan, 2 unit mobil yang diperbaiki, hanya ganti mesin semprot, sirine, dan beberapa ban. Kemudian, perbaikan biasa, dan pengecatan. Namun, saat ini sudah ada lagi yang mengalami kerusakan, seperti Aki soak dan lain-lain.
Sumber itu juga menjelaskan, terkait honor tahun 2021 sampai bulan September Rp900 ribu/bulan, dan Oktober naik Rp1,2 juta/bulan. Namun, apabila ada personel tidak masuk, maka honor akan dipotong Rp20 ribu/absen. Bahkan, tahun 2021 banyak personel mengundurkan diri, dan diganti secara diam-diam.
Sementara itu, lanjutnya, untuk peralatan di Pos Damkar tidak ada pengadaan sama sekali. Karena, untuk membeli minum, petugas pemadam kebakaran harus patungan.
“Yang ada di Pos Damkar, hanya listrik dan wifi. Tempat tidur penjagaan kami bawa sendiri, fasilitas TV bekas. Mirisnya, MCK tidak ada, dan kami harus numpang ke musalah, dan tetangga terdekat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPKP Kabupaten Tubaba, Ibrahim saat ingin dikonfirmasi terkait inventarisasi fasilitas perlengkapan, tidak ada diruang kerjanya.
“Hari ini, saya tidak masuk kantor, sedang tidak sehat. Silakan lihat kondisi kantor, dan untuk jelasnya koordinasi dengan bendahara dan kuasa pengguna anggaran,” Ibrahim saay dihubungi melalui ponselnya, Kamis (07/04/2022).
Kepala DPKP
Seperti dirilis mediarakata.com, sebelumnya, Kepala DPKP Kabupaten Tubaba, Apriansyah menuding Kabid PP, Nur Budiman sebagai ‘informan’ anggaran kegiatan tahun 2021.
Kemarahan Apriansyah diungkapkan, setelah sejumlah wartawan melakukan konfirmasi terkait anggaran pemeliharaan kendaraan dinas (Randis) sebesar Rp383 juta yang dialokasikan dalam APBD tahun 2021.
“Kabid yang cerita-cerita itu, cuma Kabid Nur Budiman. Pertama, dia (Nur Budiman, red) nggak pernah masuk, dan kedua berbulan-bulan nggak masuk tiba-tiba minta uang bensin. Bahkan, Nur Budiman tahu tukang servis kendaraannya, dan sering telpon mintain duit,” kata Kepala DPKP Kabupaten Tubaba, Apriansyah didampingi bendahara, Candra Utama saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (06/04/2022).
Dikatakannya, anggaran DPKP Tubaba tahun 2021 sangat minim, dan tergolong paling rendah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tubaba.
“Dinas ini tidak ada anggaran yang besar, anggarannya hanya untuk honor dan kegiatan yang dilakukan sifatnya rutin. Insyaallah, dapat kami pertanggungjawaban, dan saya takut kalau mau main-main dengan anggaran. Saya, nggak berani yang begitu-begitu,” Apriansyah.
Dikatakannya, terkait anggaran pemeliharaan Randis tahun 2021 sebesar Rp383 juta, telah dilakukan dengan baik. Diantaranya, untuk servis kendaraan, mengurus dokumen kendaraan hibah dari Jepang di Polda Lampung.
“Saat ini, kendaraan hibah sedang berproses, pembayaran pajak dan biaya tim appraisal. Kalau servis kendaraan Rp200 juta, perusahaan yang mengerjakannya dari Bogor, silakan cek perusahaannya. Bayar pajak, dan biaya balik silakan cek biro jasanya di Bandar Lampung,” jelas Apriansyah. (Jim)
