Terkait Penjualan Pupuk Bersubsidi Tanpa Izin, KP3 Tubaba Lakukan Sidak

TULANGBAWANG BARAT – Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin yang dilakukan oleh J (38)  warga Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan Tulangbawang Tengah (TBT), Rabu (22/02/2023).

Sidak dilakukan dalam rangka menindaklanjuti dan menelusuri terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin yang diberitakan oleh media.

Sidak dipimpin  oleh Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH), Untung Budiono,  Kabag Perekonomian,  Kabid Perdagangan Diskoperindag,  dan Kabid Perizinan DPMPTSP, serta Kabid PSP Dinas TPH.

Berdasarkan hasil Sidak dikediaman  J, ternyata yang bersangkutan mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea dari saudaranya berinisial A.

Mereka berdua didapati  tidak memiliki izin yang sah dimata negara dalam penjualan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi. Dan tidak tergabung dalam kelompok tani.

Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator Penyuluh Pertanian, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Lastri Surani

“Agung juga bukan kelompok tani,” ujarnya  yang diamini Ketua Kelompok  Tiyuh Tunas Asri, Surani, Rabu (22/2/2023).

Diketahui, J menerima pupuk urea bersubsidi dari A dengan harga Rp200 ribu. Kemudian J kembali menjual kepada masyarakat dengan harga Rp220 ribu. Sementara A mendapatkan pupuk tersebut dari sebuah kios di Pasar Mulya Asri, Kecamatan Tulangbawang Tengah.

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tubaba, Untung Budiono mengatakan, KP3 Tubaba dalam hal ini menemukan beberapa kekeliruan dalam hal penjualan pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi yang dilakukan oleh J dan A.

” Pertama kita lakukan pengecekan, disini tidak ada kios, ataupun toko. Yang ada hanyalah usaha sampingan. Mereka melakukan penjualan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi tanpa memiliki izin yang sah,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (22/2/2023).

Lanjut Untung, pihaknya juga menemukan J mengantongi Surat Keterangan Usaha (SKU) yang tidak sah. Yakni belum ditandatangani oleh kepala desa setempat.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, kata Untung, pihaknya memberikan pemahaman terhadap J dan A untuk melakukan pengurusan izin jika ingin melanjutkan bisnisnya.

” Kami himbau mereka segera bergabung dengan kelompok tani, yang sesuai dengan ketentuan. Dan mengurus izin. Kita hadir untung menolong, karena mereka ini hanya petani kecil dan tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Maka kita berikan teguran.  Apapun bentuknya, yang menjual pupuk tanpa izin, walaupun nonsubsidi melakukan perbuatan melanggar aturan. Begitu juga dengan pupuk bersubsidi. Harus melalui kelompok tani. Tidak bisa diperjualbelikan secara bebas,” kata dia.

Untung menegaskan, selain diberikan pembinaan, KP3 Tubaba juga memberikan peringatan kepada  J dan A berupa perjanjian tertulis untuk tidak melakukan hal serupa.” Mereka berjanji untuk tidak melakukannya lagi,” kata dia.

Terpisah, J mengatakan dirinya tidak berani untuk berbisnis pupuk kembali.”Stop dulu mas, pusing,” singkatnya. (Jim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *