TULANGBAWANG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) mesti melakukan penyesuaian terkait pola penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berubah secara signifikan.
Pola penyaluran dan penggunaan tersebut berubah dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta PMK No. 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui Sekretaris, Mukmin mengatakan, DAU sejak tahun anggaran 2023 terdiri dari DAU yang ditentukan peruntukannya atau DAU Specific Grant (SG) dan DAU yang tidak ditentukan peruntukannya Non Specific Grant (NSG).
Mukmin menjelaskan, DAU-SG disalurkan dalam tiga tahap dan setiap tahap memiliki syarat penyaluran antara lain, rencana penggunaan dana dan persentase tertentu penyerapan dana tahap sebelumnya. Peruntukan DAU-SG adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dana kelurahan, dan dukungan pembayaran gaji PPPK yang diangkat tahun 2023.
DAU-SG disalurkan dalam tiga tahap. Tahap pertama besaran DAU yang disalurkan sebesar 30 persen, dengan waktu penyaluran paling cepat bulan Februari. Untuk syarat penyaluran yakni laporan rencana anggaran.
Tahap kedua besaran DAU yang disalurkan sebesar 45 persen, dengan waktu penyaluran paling cepat bulan April. Dengan syarat penyaluran, melampirkan laporan realisasi penyerapan anggaran tahap satu minimal 50 persen.
Dan tahap ketiga, besaran DAU yang disalurkan sebesar 25 persen. Dengan waktu penyaluran paling cepat bulan Juli. Dengan syarat laporan realisasi penyerapan tahap satu dan tahap dua minimal 75 persen.
Dalam hal dokumen persyaratan tahap satu dan tahap dua disampaikan melewati batas waktu, maka besaran waktu yang disalurkan akan dipotong sebanyak 50 persen.
Kemudian, jika terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 5 Oktober tahap tersebut tidak akan disalurkan atau hangus.
Penyaluran dan dokumen persyaratan dilakukan terpisah untuk tiap bidang.
Sementara DAU-NSG digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta belanja rutin kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.
DAU-NSG diserahkan sesuai kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah.
” DAU-NSG disalurkan secara simetris setiap bulannya dengan nilai sebesar 1/12 dari alokasi. Nilai DAU-NSG ini sebagian besar telah terserap untuk pembayaran gaji dan tunjangan sehingga hanya tersisa sebagian kecil untuk pendanaan kegiatan lain,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/2/2023).
Ia menyebut pola DAU ini membuat Pemda harus melakukan penyesuaian diantaranya
Mengutamakan realisasi belanja menurut skala prioritas misal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja terkait kepentingan masyarakat, dan belanja lain dalam rangka pemenuhan prioritas pemerintah;
Mengupayakan sumber pendapatan lain seperti PAD untuk segera terealisasi sehingga dapat digunakan untuk mendanai belanja daerah yang lain;
Melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. (Jim)
