TULANGBAWANG BARAT – Carut marut manajemen PT KJP di Panaragan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ketua Komisi I, Yantoni, akan perjuangan nasib karyawan yang diduga terdzolimi.
“Tadi sudah kita terima aduan mereka ke Komisi I dan II. Tadi siang juga tadi saya sudah koordinasi langsung dengan saudara Tedi selaku manajer perusahaannya, untuk menyampaikan keluh kesah karyawan kita itu, dan saya ingin kita mengedepankan musyawarah mufakat, tolong selesaikan itu secepatnya saya bilang tadi,” kata Yantoni
Ditegaskan politisi partai Gerindra Tubaba itu, jika tidak bisa diselesaikan maka akan segera kita jadwalkan untuk memanggil semua pihak, agar dapat diselesaikan dengan cara yang benar.
“Kita menghormati perusahaan itu, tetapi perusahaan juga jangan serta merta memberikan sanksi sepihak kepada karyawan yang orang asli Tubaba, karena mereka sebagai karyawan punya hak dan dilindungi Undang-undang,” tegas Yantoni.
Anggota DPRD Tubaba Daerah Pemilihan 1 itu menegaskan agar perusahaan jangan semena-mena, keberhasilan perusahaan itu karena ada kesejukan dan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, tidak perlu menggunakan pihak ketiga dengan cara-cara yang tidak baik.
“Kita tidak takut backing-backing, siapapun pihak ketiganya kita akan turun langsung, kalau tahu itu siapa yang backing. Perlu diingat kembali bahwa sejak awal izin prinsip mereka perusahaan itu berinvestasi di wilayah Tubaba, adalah berkewajiban meningkatkan ekonomi, sosial budaya masyarakat setempat, dan memberdayakan masyarakat disitu. Jadi jelas, sudah saya sampaikan ke perusahaan,” kata Yantoni
“Nanti akan kami rapatkan dengan pimpinan DPRD Tubaba untuk memperketat pengawasan terhadap beroperasinya PT KJP di Panaragan,” pungkasnya. (Jim)
