BANDAR LAMPUNG

Dinas PPPA Disorot, Program Perlindungan Anak dan Pola Asuh Dinilai Janggal

BANDAR LAMPUNG-Komisi IV DPRD Bandar Lampung, menyoroti Kegiatan Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam program kegiatan “Upaya perlindungan anak dan pola asuh dalam keluarga” dengan mata anggaran senilai Rp435 juta. Pasalnya, dalam kegiatan tersebut sedikit janggal dikarenakan realisasinya sebelum wabah covid-19 di Januari 2020.

Hal ini terungkap dalam hearing rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung, Rabu (07/04/2021). Hearing dipimpin Abdul Salim, Ali Wardana Sekretaris Komisi IV, Rolland Nurfa, Pepi Asih Wulandari, Darmawansyah, Yuni Karnelis, Abdul Malik, Sri Ningsih Djamsari wakil Ketua Komisi IV dan pihak Dinas PPPA. “Hering kami dengan DPPPA tadi kami membahas evaluasi serapan anggaran tahun 2020. Dalam anggaran Dinas tersebut, total anggaran tahun 2021 senilai Rp3,4 Miliar dan direkofusing sehingga menjadi Rp1,7 Miliar, dan terserap 57,6 persen atau sekitar Rp978 jutaan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD setempat, Sri Ningsih Djamsari.

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, bahwa ada yang janggal, karena pada program pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, tidak terlaksana. Nah, sementara di program pemenuhan hak perlindungan anak, salah satu kegiatan pola asuh anak senilai Rp435 juta, terealisasi Rp 376 juta. “Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pola dan syistem kegiatan tersebut, karena jangan sampai kegiatan tumpang tindih dengan kegiatan lain, karena ada kegaiatan PKK yang mirip dengan program DPPPA,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan dari Dinas PPPA bahwa kegiatan tersebut pialanya turun ke masyarakat dengan syistem 1 kelurahan di mentor 10 orang dari Dinas PPPA dan tersebar di 20 kecamatan di Kita Bandar Lampung. “Rupanya program pemenuhan hak perlindungan anak, dalam kegiatan pola asuh anak mereka ini bareng dengan kegiatan ibu-ibu PKK. Tapia nehnya kami tanya apa bersamaan, tapi mereka tidak mengaku dan ini bukan kegiatan PKK, malah mereka memangil ibu-ibu PKK dalam penyuluhan, itu jawaban mereka, makanya saya berikutnya kok agak janggal dan sedikit aneh,” terangnya.

Sementara, lanjut Sri Ningsih Djamsari “Kami-kami sebagai anggota DPRD yang seringkali bersentuhan dengan masyarakat, belum pernah tau dan mendengar program “Upaya perlindungan anak dan pola asuh dalam keluarga” tersebut di kelurahan, karena kami ini selalu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat di bawah,” kata dia lagi.

Anehnya lagi, imbuh Srikandi PDI-Perjuangan ini, program upaya perlindungan anak dan pola asuh dalam keluarga tersebut menurut Dinas PPPA dilaksanakan sebelum wabah covid-19 pada Januari 2020. “Kata Dinas PPPA polanya kegiatan mereka, setiap kelurahan sekitar 20 orang dikumpulkan dan dilakukan di Januari, ini realisasinya sebelum covid,” tuturnya.

Oleh karena itu imbuh Sri Ningsih, pihaknya menekankan kesepian setiap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat anggara DPRD dilibatkan minimal ada pemberitahuan anggota yang ada di dapil masing-masing. “Kenapa kegiatan yang bersentuhan langsung denga masyarakat anggota dewan tidak tau. Untuk selanjutnya apabila ada kegiatan lagi ada koordinasi dengan anggota dewan di dapil terkait,” tandasnya. (ron)

Comment here