BANDAR LAMPUNG

DPRD Merasa Aneh, Dinsos Tidak Tahu Jumlah Penerima Beras Bantuan Covid-19

BANDAR LAMPUNG-Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, menyoroti program program bencana alam dan bencana sosial pada Kegiatan operasional pengaman jaring sosial bencana covid-19 senilai Rp 35 Miliar pada tahun anggaran (TA) 2020.

Dan alhasil terungkap dalam hearing yang digelar Komisi IV DPRD Bandarlampung bersama Dinas Sosial (Dinsos), Rabu (7/4/2021) hingga kini Dinsos masih terhutang sekitar Rp6 miliar kepada Perum Bulog Lampung.

Bukan hanya itu, pihak dewan pun mengingatkan akan rekomendasi atas pengawasan tindak lanjut LHP BPK dari DPRD Bandarlampung kepada Pemkot Bandarlampung, terhadap kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 belum juga selesai.

“Dari kegiatan oprasional jaring pengaman sosial bencana Covid-19 tahun 2020 oleh Dinsos, hingga kini masih terhutang sekitar Rp6 miliar. Di mana, angka awal yang tercantum dalam LHP BPK hingga akhir tahun anggaran 2020 Pemkot berhutang Rp13,52 miliar terhadap Perum Bulog,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung M. Rolland Nurfa yang dikonfirmasi awak media usai hearing.

“Nah, jika ingin kerjasama lagi dan agar pihak Bulog mempermudah, tentunya sisa utang sekitar Rp6 miliar harus segera dilunasi,” imbuh Rolland.

Politisi PKB ini menjelaskan, bahwa bukan hanya prihal hutang, Komisi IV juga menyoroti tentang teknis penyaluran bantuan yang dirasa tak jelas. ’’Tadi cukup aneh. Kita tanya bantuan tersebut peyalurannya seperti apa dan terserap untuk berapa KK, Dinsos tak bisa menjelaskan. Ini kan aneh,” tegasnya.

Ketua Fraksi Persatuan Bangsa M Rolland Nurfa menjelaskan, padahal, dana yang dialokasikan di Dinas Sosial terbilang cukup besar, total anggaran kegiatan bantuan Covid-19 pada Dinsos tersebut mencapai Rp30 miliar.

’’Kita pertanyaan penyalurannya, Dinsos tidak mengetahui secara persis. Dan masih banyak masyarakat mengadukan tidak mendapat, sementara kita tahu kegiatan itu anggarannya sangat besar. Kok ya ini Dinsos justru mengaku tidak tahu-menahu, jumlah penerima bantuan pun mereka tidak mengatahui berapa total kepala keluarga (KK) penerima bantuan beras covid tahun 2020,” bebernya.

Senada diungkapkan rekan sesama Komisi IV M. Darmawansyah, bahwa dalam hal ini pun pihak Dinas Sosial beralasan, karena kegiatan itu diberikan kewenangannya ke camat dan lurah. “Aneh, kan anggarannya ada di Dinsos. Kemana pengawasan dari Dinsosnya? Kalau kata Dinsos semua sudah terbagi. Tapi berapa KK yang sudah menerima mereka tidak tahu. Ini pakai data apa? SOP-nya bagaimana?” ucap M Darmawansyah.

Nah, ada hal yang sangat di sayangkan, tambah Ketua Fraksi Gerindra ini, Komisi IV sama sekali tidak diajak berkoordinasi prihal kegiatan tersebut. ’’Seharusnya Dinsos mengajak kita juga, dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Jadi tahun ini kita meminta agar mereka juga berkoordinasi dengan kami,” tegasnya.

Tidak sampai di situ, Komisi IV pun mempertanyakan mengapa anggaran kegiatan tersebut menurun drastis. Sementara, kondisi saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi. Di mana, pihaknya meyakini bantuan tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat.

’’Seperti yang kita tahu, angka terkonfirmasi Covid-19 masih tinggi. Tapi di tahun ini, kegiatan yang sama tersebut hanya dianggarkan Rp20 miliar. Dengan alasan Covid-19 diperkirakan sudah tidak ada. Siapa yang bisa menjamin,” kata Darmawansyah.

Terpisah, saat dikonfirmasi Kepala Dinsos Bandarlampung Tole Dailami membenarkan prihal pengurangan anggaran bantuan tersebut. Pemkot meyakini tahun ini pandemi Covid-19 sudah bisa terkendali. Sehingga perekonomian masyarakat pun diyakini mulai membaik.

“Jadi kan nggak harus sama anggarannya. Kalau tahun lalu memang iya. Pandemi masih cukup melanda,” ucap Tole seraya menjanjikan awal tahun ini kekurangan pembayaran kerjasama dengan Perum Bulog segera diselesaikan.

Di sisi lain, meski kemungkinan besar kegiatan tersebut masih akan dilakukan, namun tahun ini belum dilakukan kerjasama yang sama dengan tahun lalu terhadap Perum Bulog Lampung. “Yang pasti masih dianggarkan,” tandasnya. (*/ron)

Comment here