BANDAR LAMPUNG-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Bandar Lampung, dalam serapan anggaran tahun (TA) 2020 terealiasi hanya 51,68 persen dari total anggaran Rp1,549 Miliar lebih setelah di refocusing.
Nah, serapan anggaran ini pun, dinilai tidak maksimal, karena tidak mengedepankan apa yang menjadi harapan masyarakat. Demikian, diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung Mungliana, usai hering dengan Dinas PMK, Kamis (08/04/2021).
“Memang di masa pandemi covid-19 ini banyak anggaran yang di refocusing, (penyegaran) mengingat urgensi nya, namun satker yang bersentuhan dengan masyarakat langsung ya kedepankan apa yang bisa meningkatkan prekonomian rakyat,” ujar Mungliana.
Diketahui saat hearing bersama Dinas PMK dipimpin Abdul Salim, Ali Wardana (Sekretaris Komisi) Sri Ningsih Djamsari (Wakil Ketua Komisi), Rolan Nurfa, M. Darmawansyah, Abdul Makin dan Rahmat Navinda, serta pihak Dinas PMK.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, terungkap dalam heraing evaluasi pelaksanan kegiatan penyerapan tahun angaran (TA) 2020, dilihat dari target yang dicapai sangat kecil. Dan diakui juga memang, dimasa pandemi ini banyak anggaran yang di refocusing.
Namun demikian, lanjut dia untuk program BOP (Bisnis Defloment Center) tidak di refocusing, tetapi kenapa serapan hanya sekitar 44 persen dari nilai anggaran Rp100 juta.
“Kenapa saya pribadi kecewa, karena dimana anggaran ini kan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, kenapa serapannya hanya sedikit, sementara kan tidak di refocusing,” jelasnya.
Mata anggaran BOP ini, lanjut Mungliana, untuk peningkatan UMKM, program ini sangat menunjang, harusnya ini bisa jadi centra ekonomi yang bisa diserap masyarakat.
“Kalau kegiatan fisik wajar tidak maksimal dan pasti dilakukan refocusing. Sedangkan ada anggaran hanya administrasi justru ini tercapai, contoh, pembuatan data profile kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pementaan administrasi kelurahan, tercapai 99, 22 prsen dengan mata anggaran Rp86 juta, kenapa ini tercapai, kenapa anggaran ini yang dimaksimalkan, jelas kami kecewa,” tegasnya.
Dan ada lagi, yang membuat Komisi IV kecewa, lanjut Mungliana, pada program pengembangan ekonomi kelurahan, senilai Rp151 juta, serapan hanya 20 persen, dari target dan pencapaian.
“Padahal kegiatan ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, program ini bisa meringankan beban masyarakat, karena mencari apa yang bisa menjadi potensi di keluharan, seperti mencari potensi sumber daya alam atau keterampilan yang bisa menunjang ekonomi warga di masa pandemi,” tuturnya.
Senada diungkapkan Abdul Malik, jika pada program anggaran pembinaan dan pementaan administrasi kelurahan, diakui Kepala Dinas PMK capaian 99, 22 prsen, tetapi belum semua kelurahan terlaksana.
“Ini kan aneh, kok di dalam laporan sudah hampir 100 persen, tetapi kok fakta di lapangan belum selesai, jangan dibuat 99 persen dong, nanti jadi temuan,” terangnya.
Oleh karena itu, imbuh dia pihaknya berharap kedepannya di anggaran 2021 ini menjadi perharian yang serius dinas, sehingga dapat memilah mana program prioritas yang bersentuhan dengan masyarakat dilaksanakan dengan maksimal dan baik.
“Hampir semua hearing rapat dengar pendapat (RDP) dengan semua satker hampir semua sama, tidak tercapai dengan baik serapan anggaran, kemudian anggaran yang menjadi prioritas tidak dimamfaatkan dengan baik, makanya Komisi IV kecewa,” tandasnya. (ron)
