TULANGBAWANG BARAT-Dua tahun mendapat kucuran APBD, miliaran rupiah. Namun, kegiatan yang digulirkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), sejak tahun 2020 dan 2021 diduga fiktif, dan sarat penyimpangan.
Mirisnya, Kabid Keluarga Berencana (KB) DPPKB Kabupaten Tubaba, Autina mengaku tidak mengetahui, sejumlah kegiatan yang digulirkan pada tahun 2020.
“Tahun 2020, saya tidak tahu kalau ada anggaran. Karena, saat itu memang tidak ada kegiatan, akibat pandemi Covid-19,” ujar Autina, Kamis (07/04/2022).
Namun, lanjutnya, untuk program KB ada kegiatan pada peningkatan kualitas, dan pelayanan bagi keluarga pra sejahtera yakni, pelayanan KB dari Tim KB keliling yang SK-nya diterbitkan oleh Bupati Tubaba dari Dinas, Faskes, Bidang, Penyuluh, dan Kader-kader.
“Untuk Kader, diambil dari Tiyuh satu orang dengan gaji Rp100 ribu/bulan. Sedangkan, pengadaan-pengadaan barang kita tidak, apalagi pengadaan dari perusahaan. Karena, Alkon dari Provinsi Lampung, dan mekanisme penyalurannya juga langsung kepada para akseptor sesuai jadwal,” jelas Autina.
Dia juga menyatakan, tahun 2020 untuk
program Peningkatan Pelayanan dan Penyuluhan (P3) melalui Balai Penyuluhan KB, tidak ada kegiatan tersebut, karena Covid-19.
“Saya pastikan, tidak ada kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB, dan Kesehatan tahun 2020. Karena, dua kegiatan itu terakhir dilaksanakan tahun 2019 lalu,” tukasnya.
Autina menyatakan, untuk kendaraan dinas (Randis) diantaranya, bus 1 unit, angkutan Alkon 1 unit, dan strada 1 unit.
Namun, terkait pemeliharaan Randis tersebut, Autina mengaku tidak mengetahuinya. Bahkan, dia membeberkan bawa Randis Strada sudah lama rusak.
Selanjutnya, Autina menjelaskan, untuk program penguatan peran organisasi kemasyarakatan, dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan KB, melakukan pembinaan di kelompok-kelompok, yakni, Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
Dia menambahkan, terkait program pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi (Rakor) kecamatan, Rakordes, dan Lokakarya merupakan kegiatan penyuluhan.
“Untuk program KKBPK itu, saya kurang paham, karena kegiatan penyuluh,” imbuhnya.
Anehnya, saat mediarakata.com mengkonfirmasi sejumlah kegiatan DPPKB Tubaba yang diduga bermasalah tersebut, Sekretaris DPPKB Kabupaten Tubaba, Heri mengaku tidak tahu, karena tidak pernah sama sekali terlibat dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
“Kegiatan tahun 2020, tidak pernah saya ketahui. Karena, langsung ditangani Kepala DPPKB bersama Bendahara,” kata Heri.
Ia juga menyatakan, tahun 2021 DPPKB Tubaba, tidak ada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional.
Bahkan, Heri juga memastikan tidak terlaksananya kegiatan pelaksanaan operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rakordes dan Mini lokakarya (Minilok) tahun 2021 senilai Rp100 juta, dan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan senilai Rp221 juta.
“Nggak ada kegiatan itu. Karena, abang nggak pernah tahu kalau ada kegiatan itu,” imbuhnya.
Sementara itu, berdasar data yang diperoleh mediarakata.com, DPPKB Kabupaten Tubaba pada tahun 2020 mendapat kucuran dana miliaran rupiah. Diantaranya, belanja langsung terealisasi sebesar Rp4 miliar, untuk
program KB Rp3,6 miliar, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp192 juta, dan pelayanan administrasi perkantoran Rp207 juta.
Kemudian, program peningkatan pelayanan dan penyuluhan melalui Balai Penyuluhan KB Rp2,3 miliar, dan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan Rp24 juta.
Selanjutnya, pada tahun 2021 belanja langsung Program KB DPPKB Kabupaten Tubaba Rp4 miliar, sama dengan tahun 2020.
Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan Kepala DPPKB Kabupaten Tubaba, Nurmansyah belum memberikan tanggapan, terkait anggaran miliaran rupiah yang diduga bermasalah.(Jim)
