TULANGBAWANG BARAT-Anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Paisol meminta Penjabat (Pj) Bupati Zaidirina membenahi anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten setempat.
Menurutnya, pembenahan tersebut perlu dilakukan guna pengoptimalan kinerja sesuai tugas dan fungsi.
” LBagaimana OPD di Kabupaten Tubaba ini bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kalau anggaran tak mendukung,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di Aula Kantor Sekretariat DPRD Tubaba, Senin (23/5/2022).
Contoh konkret, sambungannya, seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tubaba.
BKPSDM itu kata Paisol, tidak bisa melaksanakan perjalan dinas, karena minimnya anggaran.
” LAnggaran perjalanan dinas mereka hanya Rp10 juta pertahun. Padahal, mereka menaungi seluruh urusan ASN se-Kabupaten Tubaba. Sedangkan mengurusi pegawai Pemkab Tubaba kan harus pergi ke luar daerah untuk konsultasi, seperti ke BKPSDM Provinsi, sampai ke Ibukota Jakarta. Seperti ke KEMENPAN-RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), itu semua perlu dana. Kalau mereka tidak punya dana, bagaimana mereka mau melakukan perjalanan dinas,” jelasnya.
Paisol menegaskan, bupati yang baru harus mengajak seluruh OPD untuk melakukan presentasi anggaran yang dimilki.
Setelah pemaparan anggaran dilakukan, baru bisa diketahui, Satker mana yang tidak mampu melakukan tugas dengan baik.
“Bupati harus menanyakan, apa kebutuhan OPD, nah disitulah semuanya akan kelihatan. Mana anggaran yang kurang. Kalau memang OPD-nya yang tidak mampu, artinya pejabat di Satker tersebut yang harus dibenahi. Tapi kalau OPD-NYA mampu, tapi anggaran terbatas, nah itulah yang harus diberikan suntikan dana dari APBD,” kata dia.
Paisol meyakini Pj Bupati Zaidirina mampu melakukan pembenahan anggaran. Karena beliau pernah menjabat sebagai Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung.
“Beliau ini orang basicnya orang keuangan, saya anggap sangat faham dan mengerti,” pungkasnya.
Selain itu, Paisol juga menyoroti soal statement Zaidirina yang menyatakan dirinya bukan bupati politik.
“Yang namanya Bupati itu pembina politik. Harus memayungi, mengayomi semua partai politik yang ada di Kabupaten Tubaba ini. Kalau dalam prosesnya, dia bukan hasil politik, karena ia bukan dipilih. Tapi dalam kebijakannya, adalah kebijakan politik,” pungkasnya. (Jim)
