TULANGBAWANG BARAT-Anggota Komisi I DPRD Tubaba, Sukardi meminta Pj Bupati Zaidirina mengevaluasi struktur birokrasi kepegawaian.
“Kita minta tata ulang lagi soal struktur jabatan dalam birokrasi. Setiap pejabat yang diamanahkan jabatan harus paham dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi),” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi di aula Sekretariat DPRD Tubaba, Kamis (23/5/2022).
Selain itu, lanjut Sukardi, ada yang perlu ditertibkan yakni, tentang kesesuaian pangkat serta jabatan para ASN.
“Misalnya, jika ada ASN yang sudah memasuki golongan tiga C dan tiga D. Maka yang pantas diberi jabatan yang golongannya lebih tinggi. Bukan sebaliknya,” ungkap politisi dari partai moncong putih ini.
Kemudian, sambungnya, begitu juga dengan status pegawai honorer di lingkup Pemkab Tubaba yang belum memiliki SK.
” Kenapa kabupaten lain sudah menerima SK yang jelas, sementara Kabupaten Tubaba belum, ini yang perlu kita benahi,” tambahnya.
Sukardi juga berpesan agar PJ Bupati bisa menjaga program-program yang sudah berjalan di Kabupaten Tubaba. Tanpa menghilangkan program.
“Itu yang harus digaris bawahi beliau. Karena hubungan antara DRPD dan Bupati sebelumnya sudah berjalan harmonis. Dengan satu tujuan, yakni ingin memajukan Kabupaten Tubaba,” kata dia.
Anggota DPRD dua periode ini juga mengusulkan tentang pengembangan lokal, pengambangan lokal yang dimaksud yakni tentang memberikan perhatian khusus kepada 11 Tiyuh Tohow (Desa Tua ) yang ada di Kabupaten Tubaba. Yakni Tiyuh Panaragan, Pagardewa, Karta, Gunung Katun Malay, Gunung Katun Tanjungan, Gedung Ratu, Menggala Mas, Bandar Dewa, Penumangan, dan Gunung Terang.
“Kesebelas tiyuh tohow merupakan pelaku sejarah yaang menghibahkan tanahnya kepada warga transmigrasi. Sebagai langkah awal terciptanya Kabupaten Tubaba. Untuk itu, kesebelas tiyuh tersebut layak mendapatkan perhatian, yang sifatnya prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. (Jim)
