TULANGBAWANG BARAT-Ketua Komisi ll DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba), Sudirwan menilai pemakaian alat berat Dinas PUPR jenis Grader di Daerah Pemilihan (Dapil 2) diduga dijadikan alat politik oleh oknum anggota dewan.
Lanjut Sudirwan, pemakaian alat berat milik Pemkab Tubaba tersebut harus jelas dalam pelaporannya.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, alat berat itu digunakan S Joko Kuncoro. Tapi, yang jadi masalah bukan itu, jika disewakan, harus jelas pelaporan pembayarannya, karena untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan, kalau dipakai oleh Pemerintah kecamatan atau tiyuh tetap dibayarkan sewanya,” ujar Sudirwan kepada wartawan, Selasa (19/07/2022).
Politisi Partai Hanura menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi lll, untuk melakukan evaluasi terhadap pemakaian alat berat Dinas PUPR tersebut.
“Itu harus jelas, pinjam pakai atau seperti apa. Kalau dipinjam, mulai dari kapan dan sampai kapan,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Ketua Komisi lll DPRD Tubaba Paisol mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan dengan Dinas PUPR terkait evaluasi APBD tahun 2022, dan penggunaan alat berat tersebut.
“Kita harus tahu, berapa hitungan perjam, dan perhari. Kalau sewa, uangnya kemana. Karena, selama ini pelaporannya, pertahun pendapatan hasil sewa alat berat hanya Rp100 juta, dari semua alat berat yang dimiliki Pemkab Tubaba. Padahal alat berat tersebut, bekerja tanpa henti dan rata-rata bayar sewa semua,” ujar Paisol.
Ketua F-Partai Demokrat ini juga meminta agar Dinas PUPR Tubaba menertibkan alat berat tersebut agar tidak disalah gunakan.
“Jangan sampai, alat berat itu tidak terawat dan rusak ketika akan dipakai untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Bahkan, kata Paisol, pihaknya juga akan mengupas habis tentang pekerjaan konstruksi Dinas PUPR Tubaba tahun 2021.
“Tahun 2021, banyak pekerjaan yang sudah hancur, itu akan kita bahas juga,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tubaba, didampingi fungsional bagian alat berat, Wisnu mengatakan, alat berat yang dipakai oleh Wakil Ketua ll DPRD Tubaba, S Joko Kuncoro tidak disewa, hanya pinjam pakai untuk kepentingan masyarakat.
“Seminggu yang lalu, alat berat itu dipakai oleh pak Joko. Tapi, sekarang sudah dipakai Dinas PUPR untuk pengerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022,” jelasnya. (Jim)
