LAMPUNG TENGAH-Seorang tokoh muda multi Talenta di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Sidik Bacan, mengkritisi etika anggota DPRD saat menampung aspirasi guru honorer di Gedung DPRD setempat beberapa hari lalu.
Sidik Bacan menilai, dengan guru honorer duduk di lantai dan anggota DPRD duduk di mimbar menunjukkan diskriminasi. Terlihat jelas vidio yang berlalu lalang di media sosial (Medsos) sejumlah oknum pimpinan dan anggota DPRD Lamteng, saat melintasi tempat duduk pahlawan tanpa tanda jasa.
Sejumlah guru honorer yang mengadukan nasibnya ke wakil rakyat duduk lesehan dilantai.
“Sebagai wakil rakyat, mestinya oknum anggota DPRD duduk sama rendah bediri sama tinggi dengan masyarakat,” tegas Sidik Bacan.
Kehadiran sejumlah guru honorer ke DPRD Lamteng, untuk mengadukan nasib mereka kepada wakil rakyat dinilai ada diskriminasi, terjadi jurang pemisah antara wakil rakyat dan masyarakat.
Hal itu ditegaskan oleh tokoh pemuda Lamteng Sidik Bacan, melalui rilisnya yang diterima wartawan.
Menurut Sidik, mestinya kehadiran para guru honorer kedung DPRD tersebut adalah rumah rakyat, ternyata di layani dengan tidak merakyat, karena terlihat jelas saat sejumlah guru honorer yang mengaduksn nasibnya kerumah rakyat beberapa hari lalu.
“Guru honorer di Lamteng, berkeluh kesah dengan sejumlah masalah yang mereka hadapi,” jelasnya
Sidik Bacan mengatakan, sejumlah pahlawan tanpa tanda tasa, tersebut datang dari berbagai penjuru kampung yang ada Lamteng, mendatangi gedung DPRD, untuk mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat yang terhormat.
Namun, Sidik Bacan nerasa miris, melihat pahhlawan tanpa tanda jasa tersebut dilayani oleh anggota DPRD duduk di lantai, sedangkan wakil rakyat duduk disingga sana.
“Mestinya antara wakil rakyat yang terhormat dan pahlawan tanpa tanda jasa duduk sama rendah berdiri sama tinggi,” pungkasnya.
Kalau kata Sidik, memang kapasitas gedung tidak muat, kan ada solusi lain. Ada gedung yang lebih luas dan kapasitasnya mumpuni. Kenapa tidak digunakan.
Menanggapi kritik tokoh pemuda Ketua DPRD Lamten, Sumarsono menegaskan, pelayanan terhadap guru honorer yang mengadukan nasibanya ke wakil rakyat, sebenarnya telah disarankan melalui perwakilan saja.
Namun,nternyata mereka ingin mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan rekan-rekan dan apa jawaban dari DPRD.
“Itu ruang sidang dipakai semua, dari tempat duduk anggota, Forkopimda, dan tempat Sekda asisten sudah ditempati semua. Namun, tetap saja kapasitas yang tidak muat,” ujarnya.
Sebelumunya, kata Sumarsono, tidak mereka akan dilayani di ruang Komisi IV. Namun, kapasitasnya lebih tidak mencukupi makanya kita alihkan ke ruang sidang.
“Semuanya kita layani dengan baik,” pungkas Sumarsono. (Gunawan)
