CILACAP, Jawa Tengah — Penundaan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Karangpucung, Cilacap, justru memunculkan pemandangan yang mengundang perhatian. Sejumlah siswa kelas 6 menyambut pengumuman tersebut dengan sorak-sorai, bukan dengan kekecewaan. Sabtu, (5/9/2026).
Momen itu terekam dalam video yang kemudian beredar luas di media sosial. Para siswa secara spontan mengungkapkan bahwa mereka lebih menyukai makanan yang dimasak di rumah dibandingkan menu yang diberikan melalui program MBG
Respons tersebut memang tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program nasional. Namun, suara spontan penerima manfaat semestinya tidak diabaikan begitu saja.
Sebab, di balik kegembiraan anak-anak tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih serius: apakah program dengan anggaran sangat besar benar-benar telah menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.
Kritik paling mencuri perhatian datang dari seorang siswa yang secara polos mengusulkan agar anggaran MBG yang mencapai nilai sangat besar dapat dialihkan untuk membantu membiayai pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Pernyataan tersebut mungkin terdengar sederhana karena disampaikan oleh seorang anak sekolah dasar. Namun, substansinya justru menyentuh persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran negara: ketepatan prioritas dan efektivitas belanja publik.
Pemerintah tentu memiliki alasan dan tujuan dalam menjalankan MBG, terutama untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak. Tujuan tersebut patut diapresiasi. Tetapi tujuan yang baik tidak boleh menjadikan sebuah kebijakan kebal terhadap kritik.
Program dengan anggaran publik yang sangat besar justru harus diuji secara ketat. Bukan hanya berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan, tetapi juga bagaimana kualitasnya, apakah menu sesuai dengan kebutuhan penerima, bagaimana tingkat penerimaannya, serta seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Jangan sampai keberhasilan sebuah program hanya dihitung dari banyaknya anggaran yang terserap dan jumlah porsi yang tersalurkan, sementara suara penerima manfaat justru berada di urutan paling belakang.
Pihak pengajar SDN 1 Karangpucung telah memberikan klarifikasi bahwa reaksi maupun komentar para siswa berlangsung spontan dan tidak direkayasa. Tidak ada paksaan ataupun arahan sebelumnya dari pihak sekolah.
Karena itu, peristiwa tersebut seharusnya tidak diarahkan untuk menyudutkan para guru maupun sekolah. Sebaliknya, fenomena itu layak dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara program.
Jika anak-anak yang menjadi sasaran program justru merasa lebih nyaman dengan makanan dari rumah, pemerintah semestinya tidak buru-buru defensif. Dengarkan. Periksa. Evaluasi. Perbaiki.
Kritik dari seorang anak SD mungkin tidak lahir dari kajian akademis, tetapi pertanyaan yang muncul darinya sangat relevan: ketika negara memiliki sumber daya terbatas, apakah setiap rupiah anggaran benar-benar ditempatkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan paling memberikan manfaat.
Di sinilah pemerintah dituntut menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan kebijakan. Tidak cukup hanya memiliki program besar dan anggaran besar. Pemerintah juga harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar bekerja di lapangan.
Sorak-sorai siswa SDN 1 Karangpucung pada akhirnya bukan sekadar video viral. Ia adalah cermin kecil yang seharusnya membuat pembuat kebijakan berhenti sejenak dan bertanya: sudahkah program ini benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh mereka yang menjadi sasaran.
Sebab dalam negara yang menggunakan uang rakyat, kritik bukan ancaman terhadap kebijakan. Kritik adalah alat untuk memastikan kebijakan tidak kehilangan arah.
Dan ketika kritik itu datang secara polos dari anak-anak sekolah dasar, barangkali justru pemerintah perlu mendengarnya dengan lebih serius.(*)
