
TULANGBAWANG BARAT-Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), sudah melampaui target penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
Kepala Disdukcapil Tubaba didampingi Sekretaris, Johannudin mengatakan, target yang diberikan oleh Dirjend Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar 40 persen dari jumlah wajib KIA di kabupaten masing-masing.
“Jumlah wajib KIA di Tubaba berkisar 83 ribu anak. Sementara, jumlah capaian KIA tahun 2022 di Tubaba sudah mencapai kisaran angka 60 ribu anak. Ini artinya, kita sudah mencapai 80 persen dari jumlah wajib KIA,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (20/07/2022).
Lanjut Johan, Disdukcapil Tubaba juga terus berusaha agar jumlah kepemilikan KIA makin bertambah, dengan menghimbau masyarakat, baik itu melalui rekan media, pemerintah tiyuh (desa) dan sekolah. Untuk memberitahu, bahwa anak mulai dari usia 0 sampai 16 tahun diwajibkan untuk membuat dokumen kependudukan berupa KIA.
“Jadi tidak perlu ke kantor Disdukcapil Tubaba. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan melalui Customer Service atau operator yang ada di tiyuh masing-masing. Atau sekolah tempat mereka mengenyam pendidikan. Walaupun verifikasi dan tanda tangan tetap di Disdukcapil. Ditambah lagi dengan Permendagri no 109 tahun 2019, tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan dengan kertas HPS A4,” kata dia.
Sambung Johan, syarat pembuatan KIA pun sangat sederhana. Yakni, masyarakat yang ingin membuat KIA cukup melampirkan akte kelahiran dan Kartu Keluar (KK).
“Anak dengan usia 0 sampai 5 tahun tidak memakai foto. Akan tetapi, ketika usia anak sudah lebih dari lima tahun, maka wajib melampirkan foto setengah badan,”!imbuhnya.
Menurutnya, KIA menjadi penting, karena kedepan, mungkin akan menjadi syarat untuk anak yang mendaftar sekolah, ditingkat PAUD maupun TK
“Mungkin nanti bukan hanya akte kelahiran dan KK. KIA juga bakal menjadi salah satu syarat utama,” tambahnya.
Masih kata Johan, kedepan masyarakat akan diarahkan untuk mengakses dokumen digital. Yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat. Menjadi lebih efektif dan efisien.
“Tahun 2023, rencananya masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen kependudukan berupa fisik. Tapi program ini masih dalam fase uji coba. Saat ini yang baru mengikuti program tersebut hanya pegawai di Dukcapil. Mungkin nanti akan lebih luas lagi, ke ASN, Polri dan TNI. Terakhir ke masyarakat,” pungkasnya. (Jim)












