TANGGAMUS – Bupati Kabupaten Tanggamus, Hj.Dewi Handajani bersama Forkopimda menghadiri kegiatan launching pemberian bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, bertempat di Balai Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Jumat (23/7/2021).
Pada kesempatan tersebut Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, didamping Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Arman Aris Sallo, Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, Kabid Minku BULOG Prov. Lampung Koordinator Wilayah Kab. Tanggamus Dedi Kurniawan, Kepala POS Prov. Lampung Frananda Rahmanto, Asisten I bidang pemerintahan Faturahman, Ketua APDESI Kecamatan Gisting Sukamto, Koordinator Lapangan TKSK
Fadli, Koordinator daerah PKH Aris, USPIKA Kec. Gisting, Perwakilan KPM Bansos BST dan PKH berjumlah 10 orang.
Bupati Tanggamus dalam sambutannya menyampaikan, di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak sekali masyarakat mengalami masa-masa sulit, Pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup.Dengan menyebarnya pandemi Covid-19 dan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya.
“Bagi sebagian orang tidaklah mudah untuk bisa
bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang merebak. Kelaparan sudah pasti menjadi momok bagi kehidupan mereka. Kalau ini terjadi diwilayah Tanggamus, tentunya sangat disesalkan dan mengundang rasa iba bagi kita yang menyaksikan banyaknya potret kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari,” kata Dewi Handajani.
Ia juga mengatakan bahwa ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu krusial. Sebab keterjangkauan akses pangan yang menjadi bagian dari ketahanan pangan mesti dipastikan pemerintah seiring
penerapan pembatasan sosial di berbagai
daerah. Tanpa ada jaminan akses pangan yang mudah maka semakin banyak masyarakat yang akan mengalami kelaparan yang akan menyebabkan jumlah penduduk miskin yang selama ini ditekan oleh pemerintah bisa semakin bertambah.Pangkal persoalan saat ini bermula dari banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan Terlebih mereka yang masuk dalam kategori miskin maupun rentan miskin Padahal sekitar 65 persen pengeluaran kelompok masyarakat miskin digunakan untuk kebutuhan makanan.
“Adapun pengeluaran untuk makanan dari kelompok masyarakat rentan miskin
sekitar 62 persen. Oleh karena itu pemerintah perlu menjamin dua kelompok itu untuk mendapatkan akses pangan dengan mudah Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan akses
pangan khususnya akibat dari kehilangan pekerjaan Jika tidak maka angka kemiskinan akan terus bertambah di tengah mewabahnya Covid-19 ini,” terang bupati.
Bupati juga mengatakan bahwa dirinya mengharapkan dukungan semua pihak termasuk TNI-POLRI dalam mengawasi distribusi beras agar benar sampai ke tujuan, tersalurkan dengan tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat manfaat sehingga dirasakan benar manfaatnya bagi masyarakat.
“Adapun bantuan beras yang akan diterima masing-masing penerima manfaat adalah 10 Kg Dengan Kualitas Medium.Bantuan akan disalurkan oleh PT. BULOG dan
PT Pos Indonesia sebagai transporternya. Total beras yang disalurkan sebanyak 642.740 Kg Dengan Data Penerima 64.272 s/d 71.988 KPM,” tutup Bupati.(man)
