TANGGAMUS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus) BUMD Bank Syariah.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Irwandi Suralag dan didampingi Wakil Ketua III Kurnain, dihadiri oleh 31 anggota dewan, Wakil Bupati (Wabup) AM Syafii, Sekdakab Hamid Heriansyah Lubis, Kepala OPD, Camat, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus.
Juru bicara (Jubir) Pansus BUMD Bank Syariah, Mujibul Umam, Jumat (03/06/2022) menyampaikan, bahwa Pansus telah melaksanakan pembahasan bersama Bank Syariah Tanggamus sejak 4-6 Oktober 2021 lalu.
Dikatakannya, hal itu dilakukan agar dapat menilai kinerja dan presentase realisasi Bank Syariah Tanggamus dalam melaksanakan tugas, dan program kegiatan selama tahun 2021.
“Dari hasil identifikasi, dan klasifikasi masalah yang kami lakukan, dengan menerima secara resmi pengaduan. Maka, kami memanggil masyarakat yang telah mengadukan masalahnya, untuk klarifikasi dan penjelasan terhadap masalah yang diadukan secara jelas dan lengkap. Kemudian,
setelah diinventarisir, maka Pansus melakukan rapat internal untuk melakukan pembahasan awal dalam rangka mengidentifikasi dan klasifikasi masalah,” jelas Mujibul.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pansus DPRD memberikan rekomendasi dan catatan kepada BUMD Bank Syariah yakni, Bank Syariah Tanggamus tidak pernah transparan dalam tata kelola managemen, dan tidak pernah melaporkan aset ke DPRD baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Kemudian, lanjutnya, Pansus DPRD merekomendasikan kepada Pemda untuk melakukan pergantian direksi, karena sudah menjabat kurang lebih 18 tahun, dan merekomendasikan Bank Syariah supaya lebih mengakomodir kebutuhan bantuan dan modal usaha KUR untuk masyarakat terutama UMKM, serta Pansus menemukan sebesar 70 persen pegawai Bank Syariah tidak berdomisili di Kabupaten Tanggamus.
Padahal, kata Mujibul, secara prinsip BUMD harus mengurangi pengangguran yang ada di Tanggamus.
“Pansus juga mempertanyakan urgensi sewa bangunan baru yang ada di Kotaagung. Sementara, bangunan yang lama HGB-nya masih berlaku dan secara ekonomis masih lebih efektif, dan sewa bangunan baru merupakan pemborosan anggaran,” tukasnya.
Bahkan, lanjutnya, Pansus berkesimpulan fungsi dewan pengawasan tidak berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat, dari pengelolaan managemen Bank Syariah yang dikelola oleh oknum-oknum tertentu saja tanpa melihat efektifitas dan propesionalisme jabatan.
Menanggapi hasil Pansus tersebut, Wabup AM Syafi’i menyatakan, hasil kajian Pansus DPRD terhadap BUMD Bank Syariah Tanggamus, akan menjadi bahan pertimbangan sebagai tindak lanjut, dan langkah yang akan diambil oleh Pemkab Tanggamus.
AM Syafi’i menyatakan, peran Pansus
BUMD Bank Syariah sangat penting dalam mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemkan Tanggamus.
Terkait jabatan Direksi bLBank Syariah Tanggamus, Wabup AM Syafi’i menyatakan, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 12 Februari 2018, menghasilkan keputusan pengangkatan kembali Direksi BPRS untuk masa kerja 2108-2023.
Menurutnya, keputusan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No: 37/2018, dan
dalam Pasal 51 menyatakan, bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
Dikatakannya, Direksi BPRS Tanggamus diangkat kembali setelah menyelesaikan 3 periode pada tahun 2108, dan hal ini dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 59, periodesasi jabatan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah (PP) No: 54/2017 Tentang BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 Permendagri No: 37/2018.
“Sebagai informasi, kontribusi BPRS Tanggamus kepada Pemda sejak tahun 2005 sampai dengan2021, memberikan PAD sebesar Rp10,16 miliar dengan modal setor Pemda sebesar Rp10,5 miliar,” pungkas Wabup. (Man)
