TAMGGAMUS-Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tanggamus masih menunggu keputusan pemerintah daerah, terkait hak perangkat Desa yaitu, Kepala Dusun (Kadus) yang mengacu ke pada PP No: 11/2019.
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Perangkat Desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Tanggamus, telah mengupayakan kepada pemerintah untuk gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA.
Ketua PPDI Kecamatan Talang Padang, Defriza menjelaskan, PP No: 11/2019 sudah diberlakukan sejak dikeluarkan pada akhir tahun 2019 dan paling lambat awal Januari tahun 2020 lalu.
“Namun, Kabupaten Tanggamus baru menerapkan PP No: 11/2019 pada Januari 2021, melalui dikeluarkannya Perbub Tanggamus No: 9/2021,” jelas Defriza, Selasa (6/4/2021).
Menurutnya, rincian besaran siltap perades didalam Perbup tersebut, harus mengacu kepada PP No: 11/2019, dengan rincian, Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640 (setara 120% Gaji Pokok PNS golongan 2A), Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420 (setara 110% gaji pokok PNS golongan 2A), Perangkat Desa lainnya yaitu Kaur, Kasi dan Kadus paling sedikit Rp2.022.200 (setara 100% gaji ASN golongan ruang 2A).
Sedangkan, kata Defriza, di Perbub Tanggamus No: 9/2021 hanya memberlakukan siltap (Penghasilan Tetap) dan tunjangan Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,- (setara 120% Gaji Pokok PNS golongan 2A), Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420 (setara 110% gaji pokok PNS golongan 2A), Kaur dan kasi sebesar Rp2.023.0000, dan Kadus hanya mendapat siltap sebesar Rp700.000.
“Jadi kami merasa, perjuangan PPDI di Tanggamus belum selesai, Siltap Kadus masih jauh dibawah standar yang ada dalam PP No: 11/2019,” pungkasnya. (man)
