Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Tuntut Perbaikan Ekonomi dan Penanganan Krisis Iklim

JAKARTA – Aliansi mahasiswa dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menuntut pemerintah memenuhi hak dasar rakyat, memperbaiki kondisi ekonomi, menjaga kedaulatan negara, serta menangani krisis iklim.

Tuntutan itu disampaikan dalam aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan selama dua tahun.

Mahasiswa menilai janji penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan mahasiswa bergerak bersama sejumlah elemen masyarakat di beberapa titik Jakarta, termasuk Tugu Proklamasi dan Tugu Tani. “Kami akan turun aksi massa bersama kawan-kawan,” katanya. Selasa (20/10/2026)

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan krisis iklim berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. “Krisis iklim semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan,” ujarnya.

Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk bertuliskan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah” dan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.

Aksi yang diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jabodetabek, termasuk BEM Universitas Indonesia, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Massa menyoroti ekonomi, kesejahteraan rakyat, kedaulatan negara, serta penanganan krisis iklim.

Aparat gabungan TNI-Polri mengamankan kawasan Bundaran HI. Polisi mengalihkan arus lalu lintas di Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman serta mengimbau peserta aksi mematuhi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan menjaga ketertiban.

Hingga laporan disusun, aksi masih berlangsung. Kritik mahasiswa menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan janji politik dan efektivitas kebijakan pemerintah.

Pemerintah dituntut menjawabnya melalui data transparan, kebijakan yang dapat dievaluasi, dan hasil nyata bagi masyarakat.(*)